Mendagri: Bansos Pascabencana di Sumatera Dongkrak Daya Beli Masyarakat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) pascabencana di wilayah Sumatera akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Penyerahan Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Korban Bencana Alam di Wilayah Sumatera di Pendopo Bupati Aceh Timur, Aceh, pada Senin (16/3/2026).
Dampak Positif pada Perekonomian
Tito menjelaskan bahwa bantuan uang tunai yang diberikan kepada masyarakat korban bencana dapat dimanfaatkan untuk berbelanja, yang pada gilirannya akan menggerakkan roda perekonomian lokal. "Masyarakat dikasih uang agar mereka bisa belanja. Kalau ada belanja, maka pasti akan ada pedagang. Ada demand, permintaan, pasti akan ada supply, sehingga supply bisa masuk, perdagangan bisa jalan, pasar bisa jalan," ujarnya. Ia menekankan bahwa mekanisme ini tidak hanya membantu penerima bansos, tetapi juga menciptakan efek berantai positif bagi perdagangan dan pasar di daerah terdampak.
Pada kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang telah menyalurkan bantuan secara simbolis di Aceh Timur melalui PT Pos Indonesia. Ia menegaskan bahwa bencana alam yang melanda wilayah Sumatera, termasuk Aceh Timur, telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian daerah, sehingga intervensi pemerintah melalui bansos sangat diperlukan.
Penyaluran Bansos Berkelanjutan
Tito memastikan bahwa penyaluran bantuan ini bukanlah yang terakhir. "Jika ke depan masih ditemukan masyarakat yang membutuhkan dan datanya dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah akan menambah bantuan tersebut," tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pemulihan pascabencana berdasarkan kebutuhan yang terverifikasi.
Tantangan Pendataan dan Klasifikasi Kerusakan
Di sisi lain, Tito mengakui bahwa karakteristik bencana alam di Sumatera berbeda dengan daerah lain di Indonesia, karena terjadi di 52 daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dengan kondisi yang tidak merata. Kondisi ini menyulitkan proses pendataan, sehingga Satgas PRR melakukan pendataan secara bergelombang untuk mempercepat penanganan. "Kita kalau nunggu selesai data semua baru kemudian dibagikan, atau dibuatkan huntara, nanti akan lama (proses pemulihannya)," tambahnya.
Mengacu pada data yang ada, Satgas PRR mengklasifikasikan jenis kerusakan rumah menjadi tiga kategori:
- Rusak ringan
- Rusak sedang
- Rusak berat atau hilang
Bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah, diberikan bantuan stimulan berdasarkan data yang diajukan dan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tito menjelaskan, "Yang perlu bantuan stimulan ekonomi, yang perlu bantuan perabotan, uang lauk pauk secepatnya kirim aja dulu. Setelah diverifikasi BPS, kemudian baru kita serahkan kepada BNPB kalau untuk rumah. Dan untuk bantuan orang kepada Menteri Sosial." Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mempercepat pemulihan ekonomi serta infrastruktur di daerah terdampak bencana.
