Mardani PKS: WFH Hari Apa Pun Boleh Asal Produktif, Bisa untuk Berkebun
Ketua Bappilu DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan tidak masalah dengan pelaksanaan work from home (WFH) pada hari apa pun dalam sepekan, asalkan produktivitas masyarakat tetap terjaga. Anggota Komisi II DPR ini menegaskan bahwa selama ukuran kinerja jelas, WFH dapat diterapkan kapan saja, bahkan berpotensi menciptakan putaran ekonomi baru.
Produktivitas Jadi Kunci Utama
Dalam pernyataannya pada Jumat, 27 Maret 2026, Mardani menjelaskan bahwa pengurangan waktu perjalanan ke kantor, yang bisa mencapai 2-4 jam, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti berkebun atau beternak. "Hari apa pun asal ukuran produktivitasnya jelas nggak masalah. Malah bisa menghasilkan putaran ekonomi baru," ujarnya.
Ia menekankan bahwa ukuran produktivitas bagi pegawai, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), harus diperketat. "Misal berkebun, beternak dan produk lainnya karena punya waktu hasil pengurangan waktu perjalanan. Sekali lagi ukuran produktivitasnya yang baku dan ketat," tambah Mardani.
Dukungan untuk WFH di Hari Jumat
Mardani juga tidak masalah jika hari Jumat dipilih untuk WFH. Ia berpendapat bahwa libur panjang justru dapat meningkatkan produktivitas. "Jika ukuran kinerjanya jelas WFH sama dengan WFA (work from anywhere) artinya boleh saja di hari Jumat. Malah bisa produktif. Tiga hari tidak ke kantor tapi tetap produktif dengan keluarga bisa optimal," jelasnya.
Menurutnya, yang utama adalah perubahan mindset dan karakter ASN agar lebih maju dan produktif dalam menjalankan tugas dari rumah.
Latar Belakang Kebijakan WFH
Kebijakan WFH ini muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah menyepakati pelaksanaan satu hari WFH per minggu untuk penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM). Rapat yang berlangsung hampir 3-4 jam di Istana Kepresidenan pada Rabu, 25 Maret 2026, menghasilkan kesepakatan tersebut.
Tito menyatakan bahwa pengumuman resmi masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana," kata Tito seusai konferensi pers.
Meski demikian, Tito enggan membocorkan hari yang telah disepakati untuk WFH, karena hasil rapat masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dan produktivitas di tengah upaya penghematan energi nasional.
