Opsi Hari WFH Bermunculan, Legislator Minta Jangan Dekat Libur Akhir Pekan
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya strategis untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Berbagai usulan hari pelaksanaan WFH telah muncul, namun para legislator di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan peringatan keras: jangan sampai hari WFH ini berdekatan dengan hari libur Sabtu dan Minggu, karena berisiko berubah menjadi long weekend yang justru kontraproduktif.
Kekhawatiran WFH Jumat Picu Mobilitas Tinggi
Kapoksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyoroti potensi bahaya jika WFH ditetapkan pada hari Jumat. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat jelang akhir pekan, bukannya mengurangi. "WFH di hari Jumat berpotensi berubah menjadi 'Long Weekend' karena berdekatan dengan akhir pekan. Tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi," kata Khozin pada Rabu (25/3/2026). Ia menekankan bahwa penetapan WFH harus tepat sasaran agar tidak malah meningkatkan penggunaan BBM.
Anggota DPR Soroti Risiko Penyalahgunaan untuk Wisata
Senada dengan Khozin, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, juga mewanti-wanti hal serupa. Ia khawatir WFH setiap Jumat akan ditafsirkan sebagai libur panjang oleh publik, yang kemudian disalahgunakan para pekerja untuk berwisata. "Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," ujar Irawan. Legislator ini menilai hal itu dapat menyimpang dari tujuan awal penghematan BBM, bahkan berpotensi gagal total.
Irawan pun menjelaskan pertimbangan alternatif, seperti usulan WFH di hari Rabu setiap minggunya. Menurutnya, WFH pada Senin bisa memicu kecenderungan memperpanjang libur akhir pekan, sedangkan WFH pada Kamis berisiko membuat masyarakat mengambil cuti di Jumat, sehingga rentang libur menjadi lebih lama. "Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu," tambahnya. Ia menekankan perlunya kajian mendalam dari pemerintah untuk memilih hari yang optimal.
Pemerintah Sudah Sepakati Hari WFH, Tunggu Laporan ke Presiden
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah menyepakati hari pelaksanaan WFH per minggu. Kesepakatan ini diambil dalam rapat yang membahas langkah-langkah pemerintah menghadapi potensi krisis akibat konflik Timur Tengah. "Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Kita sepakat untuk satu suara," kata Tito usai konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Tito enggan membocorkan hari yang telah disepakati, karena hasil rapat masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki masalah dengan wacana WFH ini, mengingat pengalaman serupa pernah diterapkan selama pandemi COVID-19. "Ini bukan pengalaman pertama. Pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman," jelasnya.
Dengan berbagai pertimbangan ini, implementasi kebijakan WFH diharapkan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan efek samping yang justru merugikan tujuan penghematan energi nasional.
