Mendagri Tito Karnavian Desak Kepala Daerah Segera Kirim Data untuk Percepat Huntap
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, mendesak seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra untuk mempercepat pendataan rumah dengan kategori rusak berat. Langkah ini dinilai krusial agar para penyintas tidak berlama-lama tinggal di hunian sementara (huntara), sekaligus mempercepat penyaluran bantuan dan pembangunan hunian tetap (huntap).
Data Jadi Kunci Utama Pembangunan Huntap
Dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3), Tito menegaskan bahwa data adalah kunci utama untuk pembangunan hunian tetap. "Rakyat menunggu, mereka (penyintas bencana) jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data," ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah segera membentuk tim khusus untuk mempercepat proses pendataan di lapangan. "Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan Bupati, Wali Kota, tolonglah bantu Gubernur atau Wakil Gubernur, buatlah tim Satgas, kecil saja atau apapun namanya untuk mendata yang rumahnya rusak berat dan hilang," tambah Tito.
Target Pembangunan dan Skema yang Ditawarkan
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37 ribu unit huntap bagi masyarakat terdampak. Dalam skema yang disiapkan, masyarakat diberi opsi:
- Membangun rumah secara mandiri di lokasi asal (insitu), dengan catatan wilayah tersebut aman dari risiko bencana. Pemerintah pusat memberikan dukungan dana sebesar Rp60 juta per rumah yang disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp30 juta.
- Pembangunan huntap oleh negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan batas anggaran maksimal Rp60 juta per unit.
- Relokasi ke kawasan permukiman baru berbasis komunitas, dengan pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan, termasuk memanfaatkan aset negara maupun BUMN.
"Anda mau di insitu di tanah sendiri dengan 60 juta mau bangun sendiri boleh, sehingga dia sesuai seleranya, mau dia per desa, dengan anggaran sendiri tambahan dari keluarga monggo juga, atau dari pemerintah daerah yang mau bantu tambahan silakan juga sehingga lebih layak," jelas Tito.
Kendala dan Rencana Induk Pembangunan
Tito mengakui bahwa proses pembangunan huntap saat ini masih terkendala kelengkapan data dari daerah, sehingga progres di lapangan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. "Yang mau membangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat-lambat. Nah ini jadi sekali lagi kesempatan ini bagi saya sangat baik," tuturnya.
Pemerintah telah menyiapkan rencana induk pembangunan untuk tiga provinsi terdampak dalam jangka waktu tiga tahun, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp130 triliun. Angka tersebut masih bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. "Nah saya belum bisa menentukan berapa angka untuk huntap ini, karena saya lagi ngejar-ngejarin kepala daerah untuk menyerahkan data," pungkas Tito.
Dengan desakan ini, diharapkan kepala daerah dapat segera bertindak agar pembangunan huntap dan penyaluran bantuan dapat berjalan lebih cepat, memberikan kepastian bagi penyintas bencana di Sumatra.
