Laporan Warga di Aplikasi JAKI Dibalas dengan Foto Rekayasa AI, Berujung Pencopotan Jabatan dan Sanksi Tegas
Sebuah laporan warga mengenai parkir liar di aplikasi Jaringan Aduan Jakarta (JAKI) yang ditindaklanjuti dengan foto hasil rekayasa artificial intelligence (AI) telah memicu konsekuensi serius. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas dengan mencopot lurah dan dua kepala seksi di wilayah Kalisari, Jakarta Timur, serta memberikan sanksi surat peringatan pertama (SP1) kepada tiga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Viralnya Aduan Parkir Liar dan Balasan Foto yang Diragukan
Kasus ini bermula ketika seorang warga mengunggah laporan melalui aplikasi JAKI mengenai masalah parkir liar di kawasan perumahan Jalan Damai, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Foto yang dilaporkan menunjukkan sejumlah mobil terparkir di tepi jalan dengan seorang petugas berjas oranye berdiri di lokasi tersebut.
Namun, ketika muncul foto balasan sebagai bukti tindak lanjut di platform yang sama, terlihat kecurigaan. Meskipun deretan mobil yang sebelumnya parkir sudah tidak terlihat, sudut pandang foto ternyata identik dengan laporan awal. Satu-satunya perbedaan hanya terletak pada pakaian petugas yang sedikit berubah, sehingga memunculkan dugaan kuat bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa teknologi artificial intelligence.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bertindak Cepat dan Tegas
Setelah aduan ini viral di media sosial, khususnya di platform Threads, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan investigasi. Prastowo, perwakilan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) bersama Biro Pemerintahan, mengonfirmasi bahwa memang benar ada penggunaan foto AI untuk merespons keluhan masyarakat.
Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa insiden ini telah mencoreng wajah pelayanan publik di Jakarta. Dalam pernyataannya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026), ia menegaskan komitmennya untuk tidak mengulangi kejadian serupa di masa depan.
Lurah dan Dua Kepala Seksi Dibebastugaskan untuk Pembinaan
Langkah pertama yang diambil Pramono adalah membebastugaskan lurah Kalisari dari jabatannya. Selain itu, dua kepala seksi, yaitu kepala seksi ekonomi pembangunan dan kepala seksi pemerintahan, juga mengalami nasib serupa. Pramono menekankan bahwa tindakan ini bukanlah bentuk pemecatan, melainkan bagian dari proses pembinaan agar para pejabat tersebut dapat kembali bekerja dengan lebih baik.
"Dibebastugaskan itu artinya dari jabatan yang dia sandang saat ini. Kebetulan di Kalisari itu bu lurah kami bebaskan dari jabatan lurahnya untuk dilakukan pembinaan," jelas Pramono. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak ingin menghilangkan karier aparatur sipil negara yang bersangkutan, sehingga mereka akan diberi kesempatan untuk berkarya lebih baik setelah melalui masa pembinaan.
Tiga Petugas PPSU Diberikan Sanksi Surat Peringatan Pertama
Dalam town hall meeting yang digelar bersama jajaran petugas PPSU, lurah, camat, hingga wali kota, Pramono mengumumkan bahwa tiga petugas PPSU telah menerima sanksi SP1 terkait penggunaan foto AI di aplikasi JAKI. Ia secara pribadi menemui ketiga petugas tersebut dan menyampaikan bahwa ini merupakan kesempatan terakhir bagi mereka jika masih ingin bekerja di lingkungan Pemprov DKI.
"Ada tiga orang yang sudah mendapatkan SP1. Tadi secara pribadi saya temui dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau masih ingin bekerja di DKI Jakarta," tegas Pramono. Ia juga memperingatkan bahwa jika pelanggaran serupa terulang kembali, sanksi yang lebih berat akan dijatuhkan tanpa ragu.
Pembenahan Sistem dan Tata Kelola untuk Transparansi yang Lebih Baik
Pramono menekankan pentingnya perbaikan sistem dan tata kelola PPSU agar lebih transparan dan terbuka. Ia meminta agar seluruh jajaran Pemprov DKI tidak hanya bekerja untuk menyenangkan pimpinan, tetapi harus fokus pada kerja riil di lapangan yang bermanfaat bagi warga.
"Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar menyenangkan pimpinan, tapi kerja riil di lapangan," ucapnya. Ia mengingatkan bahwa petugas PPSU merupakan ujung tombak pelayanan publik yang menentukan wajah Jakarta di mata masyarakat.
Pemprov DKI juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem pelaporan, termasuk mekanisme pengunggahan hasil kerja PPSU agar tidak disalahgunakan di kemudian hari. Pramono menyatakan bahwa masukan, saran, dan kritik dari publik merupakan obat yang menguatkan institusi pemerintah untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan.
