Mendagri Tito Karnavian Soroti Masalah Sistemik di Balik Maraknya OTT Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara mengenai fenomena meningkatnya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pernyataannya, dia menyinggung bahwa para pejabat tersebut merupakan hasil pilihan masyarakat melalui Pilkada langsung, namun hal ini tidak menjamin kualitas kepemimpinan yang baik.
Pilkada Langsung Tak Jamin Pemimpin Berkualitas
Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4/2026), Tito Karnavian dengan tegas menyatakan, "Jawab saya cuman satu aja, yang milih siapa, udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat iya kan." Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, hal tersebut tidak otomatis menghasilkan pemimpin yang berintegritas tinggi.
Mantan Kapolri ini menjelaskan lebih lanjut, "Artinya apa, apakah ini ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung? Dan ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini." Dia menekankan bahwa maraknya kasus OTT membuktikan adanya masalah mendasar yang perlu ditangani secara serius.
Masalah Sistematis dan Faktor Penyebab
Tito Karnavian tidak melihat fenomena ini sebagai kasus per kasus yang terisolasi, melainkan sebagai indikasi masalah yang bersifat sistematis. Dia menyebutkan, "Kemudian kedua masalah kesejahteraan, moral hazard, integritas, dan lain-lain. Tapi saya berpikir tidak hanya melihat case saja. Ini kan beberapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya ada problem-nya yang sistematis, ada problem mendasar."
Dia menduga bahwa salah satu penyebab utama banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT adalah proses rekrutmen yang masih memiliki banyak kelemahan. "Mungkin salah satunya mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua adalah hasil dari pemilihan langsung pilkada. Di satu sisi ada baik, ada positifnya, ada juga negatifnya, di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik," ujar Tito.
Dengan demikian, Mendagri menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan pemilihan kepala daerah untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki integritas dan kapabilitas yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya.
