Kolaborasi Lintas Kementerian Diperkuat untuk Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Jakarta - Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kerja sama strategis ini melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan efisien.
Sosialisasi DTSEN di Banten
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan hal tersebut dalam acara Sosialisasi DTSEN di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Serang, Banten, pada Kamis (12/3). Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, serta Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menandakan komitmen tinggi dari berbagai pihak.
Gus Ipul menekankan bahwa pembelaan afirmasi harus dimulai dari data yang akurat. "Ini adalah suatu amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya dalam keterangan resmi. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Kemensos dan Kemendes bertindak sebagai pihak yang membantu proses pemutakhiran data, sementara BPS bertugas mengelola dan menyajikan data tersebut.
Peran BPS dan Pemangku Kepentingan
Dalam pemaparannya, Gus Ipul mengklarifikasi bahwa pemutakhiran data diteruskan kepada BPS, yang kemudian akan menyajikan hasilnya dalam bentuk perangkingan dari Desil 1 hingga Desil 10. "Jadi ingat ya, semua tidak bisa menentukan rangking atau Desil. Yang menentukan adalah BPS. Operator dan kita semua membantu pemutakhiran," tambahnya tegas.
Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat akar rumput, termasuk kepala desa, tingkat RT/RW, operator desa, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Gus Ipul mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memutakhirkan data sesuai dengan fakta di lapangan, menegaskan bahwa kualitas data sangat bergantung pada kontribusi mereka.
Integrasi Program dan Penghapusan Ego Sektoral
Dengan data yang benar, Gus Ipul berharap program-program pemerintah dapat terintegrasi dari pusat hingga desa. "Dengan data tunggal, diharapkan tidak ada lagi ego sektoral, tapi yang ada adalah kolaborasi," jelasnya. Hal ini diyakini akan menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal bantuan sosial dan pembangunan.
Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto menyampaikan bahwa ia telah menginstruksikan para kepala desa, RT/RW, kader posyandu, kader PKK, pendamping desa, dan operator desa untuk memastikan tidak ada data yang tercecer. Ia menekankan pentingnya data yang selalu dimutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dengan begitu, maka data insya Allah semakin hari, semakin akurat dan akan mendekati kesempurnaan. Dengan begitu, maka apapun yang kita lakukan, mau afirmasi pembangunan, mau bantuan sosial, pemberdayaan dan sebagainya itu, insya Allah tepat sasaran," ujar Yandri. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data dan efektivitas program pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
