Kemenimipas Siapkan Skema Penghematan Energi dan BBM Sesuai Instruksi Prabowo
Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyusun aturan terkait penerapan satu hari kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini merupakan respons terhadap dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi stabilitas energi global.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah penghematan yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. "Kemenimipas sudah melaksanakan work from anywhere (WFA) per tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026. Saat ini kami masih menunggu arahan dari Pak Menteri pasca kebijakan WFA setelah tanggal 30 Maret 2026 tersebut," jelas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Imipas, M Akbar Hadiprabowo, dalam keterangan resminya pada Jumat (27/3/2026).
Rencana Penghematan Komprehensif
Akbar memastikan bahwa Menteri Imipas Agus Andrianto akan mengambil kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo dalam rangka penghematan energi dan BBM untuk Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) mulai April 2026. Kemenimipas telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung program ini.
"Kemenimipas juga akan menerapkan pola penghematan yang mencakup:
- Work From Home (WFH) satu hari per minggu untuk kegiatan perkantoran, kecuali yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
- Pembatasan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
- Optimalisasi platform digital dalam administrasi perkantoran (e-office) untuk mengurangi penggunaan kertas dan mobilitas.
- Efisiensi penggunaan listrik, air, serta pendingin ruangan di seluruh kantor Kemenimipas.
Langkah-langkah ini diambil dengan tujuan ganda: mengurangi beban subsidi APBN dan menghemat konsumsi BBM secara signifikan di tengah ketidakpastian geopolitik global," papar Akbar secara rinci.
Evaluasi Berkala dan Jaminan Layanan
Kebijakan penghematan ini tidak akan diterapkan secara statis. "Kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana dampak efisiensi terhadap konsumsi energi," tambah Akbar. Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil efektif dan dapat disesuaikan dengan dinamika kebutuhan operasional.
Meskipun demikian, Akbar menegaskan bahwa layanan imigrasi dan pemasyarakatan akan tetap berjalan normal. "Kantor layanan imigrasi, dan kantor layanan pemasyarakatan (Lapas, Rutan dan Bapas) yang berhubungan langsung masyarakat masih tetap buka seperti biasa. Apalagi di Lapas dan Rutan yang pada hari H Idul Fitri sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga warga binaan untuk melakukan kunjungan terhadap keluarga yang sedang menjalani pidana," ucapnya. Hal ini menunjukkan komitmen Kemenimipas untuk menjaga kualitas pelayanan publik meski dalam situasi penghematan.
Konfirmasi dari Pemerintah Pusat
Di tingkat nasional, pemerintah telah menetapkan WFH sebagai bagian dari strategi efisiensi BBM. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, "Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini," usai menemani Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha Amerika Serikat Ray Dalio di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari yang sama.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan hari WFH untuk pegawai pemerintah, dengan target pengumuman tidak melewati bulan Maret 2026. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kebijakan penghematan energi dan BBM akan segera diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kemenimipas, sebagai bagian dari upaya nasional menghadapi tantangan ekonomi dan energi global.
