Kemendagri Soroti Pengendalian Polusi Udara Berbasis Data dan Kolaborasi Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan urgensi pengendalian pencemaran udara yang terukur, berbasis data, dan didukung kolaborasi antar daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) di Jakarta pada Jumat, 13 Maret 2026.

Respons Terhadap Potensi Krisis Udara

Yusharto menyatakan bahwa forum ini merupakan langkah responsif untuk mengantisipasi terulangnya krisis pencemaran udara, terutama menjelang musim kemarau. "Kegiatan kita kali ini sifatnya responsif untuk menghadapi situasi yang mungkin saja terjadi kembali setelah memasuki musim kemarau," ujarnya.

Dia mengingatkan krisis tahun 2023, ketika konsentrasi partikel halus PM2.5 meningkat drastis, berdampak serius pada kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan penyakit pernapasan dan potensi hujan asam.

Dampak Kesehatan dan Ekonomi yang Signifikan

Berbagai studi menunjukkan bahwa konsentrasi polutan seperti PM10 di sejumlah wilayah masih melebihi baku mutu yang ditetapkan. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi besar.

Peningkatan biaya kesehatan bagi masyarakat.
Beban anggaran pemerintah dalam penyediaan layanan dasar.
Kontribusi terhadap penyakit pernapasan dan kardiovaskular.
Ribuan kasus kematian dini terkait paparan polusi udara setiap tahun.

"Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan publik, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup," jelas Yusharto.

Tantangan Lintas Batas dan Pendekatan Komprehensif

Menurut Yusharto, tantangan utama dalam pengendalian polusi udara adalah sifatnya yang lintas batas wilayah. Sumber emisi berasal dari berbagai sektor:

Transportasi.
Pembangkit listrik.
Industri.
Kegiatan domestik masyarakat.

Faktor meteorologis juga memengaruhi penyebaran polutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan terkoordinasi antar daerah. "Sejalan dengan arahan Presiden, penanganan krisis perlu dilakukan secara terukur, sistematis, dan berbasis data," ungkapnya.

Harapan dari Forum Diskusi

Melalui FDA, Yusharto berharap pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang kualitas udara dan identifikasi sumber emisi. Forum ini juga diharapkan mengidentifikasi peluang penguatan koordinasi kebijakan antar daerah.

"Kami berharap diskusi ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan responsif, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya," tambahnya.

Optimisme dan Langkah Strategis

Yusharto menyampaikan optimisme bahwa dengan komitmen dan kolaborasi kuat, pengendalian polusi udara di Jabodetabek dapat dilakukan secara efektif. "Kita optimistis kualitas udara yang lebih sehat dan lingkungan berkelanjutan dapat diwujudkan bersama," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menekankan pentingnya memperkuat sistem transportasi publik, seperti percepatan pengembangan LRT Jabodebek, untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan menekan emisi di kawasan aglomerasi.