Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan sekaligus insentif fiskal kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi di regional Maluku dan Nusa Tenggara (Nusra). Penghargaan ini merupakan wujud dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kinerja daerah.
Mendagri: Insentif Fiskal Bentuk Pembinaan dan Pengawasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa pemberian penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan Pemda. "Tahun ini kita alokasikan anggaran sebanyak satu triliun rupiah untuk insentif fiskal daerah," kata Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5).
Tito menjelaskan bahwa alokasi anggaran itu dilakukan karena tugas Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Ia mengibaratkan pemberian penghargaan tersebut sebagai penerapan konsep "carrot and stick" dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah tidak hanya memberikan evaluasi dan pengawasan, tetapi juga penghargaan yang berdampak langsung bagi daerah.
Penghargaan Regional untuk Kompetisi yang Lebih Adil
Menurutnya, penghargaan dalam bentuk trofi dan sertifikat sudah biasa. Karena itu, penghargaan kali ini diberikan dalam bentuk yang tidak biasa. "Jadi [hadiahnya] dalam bentuk insentif fiskal, dan kemudian kita tentu berpikir, selama ini diberikannya di tingkat nasional. Kalau nasional, nanti pertandingannya enggak fair," tuturnya.
Tito beralasan bahwa kompetisi tingkat nasional cenderung dimenangkan oleh daerah dengan kapasitas fiskal besar. Sementara daerah dengan kemampuan anggaran terbatas akan sulit bersaing. "Inovasi mereka lebih banyak, karena uangnya ada. Demikian juga [tingkat] kota, kalau dipertandingkan antar-kota, Kota Surabaya misalnya, kota-kota yang besar, Medan, mereka bahkan akan merajai," ujar Tito.
Karena itu, lanjut Tito, penghargaan regional diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi daerah untuk memperoleh apresiasi sekaligus tambahan insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kategorinya memang kita ambil yang ringan, yang datanya sudah pasti ada. Misalnya data pengangguran, itu BPS sumbernya," kata Tito.
Daftar Pemenang dan Kategori Penghargaan
Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
- Tingkat Kabupaten: Terbaik I Kabupaten Pulau Morotai, Terbaik II Kabupaten Halmahera Utara, Terbaik III Kabupaten Halmahera Tengah.
- Tingkat Kota: Kota Ternate.
- Tingkat Provinsi: Provinsi Maluku Utara.
Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Kategori Creative Financing
- Tingkat Kabupaten: Terbaik I Kabupaten Lombok Barat, Terbaik II Kabupaten Lombok Timur, Terbaik III Kabupaten Halmahera Selatan.
- Tingkat Kota: Kota Mataram.
- Tingkat Provinsi: Provinsi NTB.
Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Kategori Pengendalian Inflasi
- Tingkat Kabupaten: Terbaik I Kabupaten Sumba Timur, Terbaik II Kabupaten Bima, Terbaik III Kabupaten Maluku Tenggara.
- Tingkat Kota: Kota Tual.
- Tingkat Provinsi: Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran
- Tingkat Kabupaten: Terbaik I Kabupaten Lembata, Terbaik II Kabupaten Alor, Terbaik III Kabupaten Sikka.
- Tingkat Kota: Kota Tidore Kepulauan.
- Tingkat Provinsi: Provinsi Maluku Utara.
Penghargaan secara simbolis diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.
Insentif Fiskal dan Kehadiran Pejabat
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan insentif fiskal kepada para pemenang sebesar Rp3 miliar untuk Terbaik I, Rp2 miliar untuk Terbaik II, serta Rp1 miliar untuk Terbaik III.
Acara Apresiasi Pemda Berprestasi ini turut dihadiri oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta jajaran Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara.
