Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai bahwa sektor pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini disampaikannya dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026.
Kemajuan Infrastruktur Pendidikan
Menurut Lalu, kemajuan paling konkret adalah revolusi infrastruktur pendidikan. Ia mencontohkan, pada tahun sebelumnya Indonesia hanya mampu merenovasi sekitar 17 ribu sekolah, namun pada tahun 2026 angka tersebut melonjak drastis menjadi 70 ribu sekolah.
"Pemerintah menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan selesai direnovasi," ujar Lalu dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
Legislator dari Fraksi PKB ini juga menyebut bahwa pemerintah mendorong transformasi digital dengan memasang papan pintar atau smart board interaktif di ruang kelas, memberikan tunjangan guru non-ASN, serta meluncurkan program Sekolah Rakyat.
Pekerjaan Rumah Pemerintah
Kendati demikian, Lalu mengakui bahwa kualitas dan mutu pendidikan belum sepenuhnya merata dan dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara. Masih terdapat kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedalaman, terutama di kawasan 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
Anggota dewan dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II ini mengatakan, meskipun anggaran pendidikan secara nominal besar, ternyata belum mampu menjawab seluruh kebutuhan riil di lapangan.
"Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota, sehingga banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur," jelasnya.
Menurut Lalu, hal ini merupakan pekerjaan rumah besar yang menuntut kehadiran negara secara sungguh-sungguh, baik untuk siswa di Jakarta maupun di Papua. Ia menekankan bahwa pendidikan bermutu untuk semua tidak cukup hanya dengan gedung baru yang megah.
"Tetapi juga harus diiringi dengan kualitas belajar yang unggul bagi setiap anak bangsa," tegas Lalu.
Pada akhirnya, Lalu menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius dalam membenahi aspek infrastruktur pendidikan, namun DPR akan terus mengawal agar sumber daya manusia, khususnya para guru, berjalan seimbang.
