Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan tanggung jawab bersama seluruh Unit Kerja (UKE) di Kementerian Sosial (Kemensos). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat internal yang digelar di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Gus Ipul menekankan bahwa kolaborasi dan kontribusi dari setiap unit sesuai tugas dan fungsinya menjadi kunci utama agar program berjalan optimal.
Pernyataan Gus Ipul soal Tanggung Jawab Bersama
Dalam rapat yang dihadiri seluruh jajaran pejabat Kemensos tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya tugas satu unit tertentu, melainkan seluruh unit kerja. Menurutnya, anak-anak yang bersekolah di sana membutuhkan rehabilitasi karena memiliki masalah tertentu, serta pemberdayaan yang menjadi rangkaian dari perlindungan dan jaminan sosial.
“Ketika kita membahas Sekolah Rakyat, pada dasarnya adalah ini bisnis semua UKE, bisnis semua unit kerja. Karena di sana ada anak-anak yang perlu di rehabilitasi, karena memiliki masalah-masalah tertentu, karena di Sekolah Rakyat juga butuh pemberdayaan yang menjadi rangkaian dari perlindungan dan jaminan sosial,” kata Gus Ipul.
Membangun Kesadaran untuk Tindak Lanjut Arahan Presiden
Gus Ipul juga menekankan pentingnya membangun kesadaran seluruh unit agar tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah Rakyat menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan yang berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Setelah anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis, secara simultan orang tua atau keluarganya juga mendapatkan intervensi secara terintegrasi. Hal ini mencakup perlindungan dan jaminan sosial, Penerima Bantuan Iuran (PBI), rehabilitasi, serta dorongan untuk lebih berdaya.
“Orang tuanya diberi perlindungan dan jaminan sosial, orang tuanya diberi PBI, orang tuanya direhabilitasi, orang tuanya didorong untuk bisa lebih berdaya, sehingga antara anak dan keluarganya menjadi kesatu-kesatuan untuk diintervensi secara bersama-sama agar mereka graduasi,” ujarnya.
Target Tambahan dan Perencanaan Rekrutmen
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga meminta seluruh jajaran melakukan perencanaan yang baik, terutama dalam proses rekrutmen siswa. Pasalnya, Sekolah Rakyat mendapatkan target tambahan dari Presiden. Saat ini sudah ada 100 gedung, dan dalam proses pembangunan 100 hingga 150 gedung lagi. Dengan demikian, tahun depan diperkirakan ada sekitar 250 gedung permanen Sekolah Rakyat yang mampu menampung setidaknya 140 ribu siswa.
“Sekolah Rakyat ada target tambahan dari Presiden, kalau sekarang sudah 100 (Gedung), sekarang dalam proses itu 100 lagi sampai 150. Sehingga tahun depan itu ada (sekitar) 250 gedung permanen Sekolah Rakyat yang bisa menampung sekurang-kurangnya itu 140 ribu (siswa),” kata Gus Ipul.
Pengadaan Barang Harus Presisi dan Tepat Harga
Selain rekrutmen, proses pengadaan barang juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengingatkan agar setiap pengadaan dilakukan dengan perencanaan yang presisi, harga yang tepat, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ia menegaskan bahwa praktik curang tidak bisa ditoleransi di era sekarang.
“Jadi sekarang ini memang nggak bisa main-main, nggak bisa kita otak-atik gitu loh, udah nggak jamannya lagi. Itu yang saya pesankan betul ini kepada seluruh tim pengadaan di Kementerian Sosial,” tegasnya.
Persiapan Tahun 2027 dan Digitalisasi Bansos
Dalam rapat tersebut, Gus Ipul juga menyampaikan beberapa hal penting untuk memberikan arah dalam mempersiapkan tahun 2027. Di antaranya terkait digitalisasi bantuan sosial (bansos), pemutakhiran DTSEN, hingga proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, serta jajaran Staf Khusus Menteri dan Tenaga Ahli Menteri Sosial.
