Gus Ipul dan Rieke Diah Pitaloka Perkuat Diskusi Soal Akurasi Data Kemensos
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menggelar pertemuan penting dengan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Pertemuan yang berlangsung di gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026) ini fokus membahas isu strategis terkait pendataan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Rieke Soroti Pentingnya Data Aktual untuk Pembangunan
Rieke Diah Pitaloka membuka diskusi dengan menekankan bahwa persoalan data merupakan fondasi krusial bagi negara. "Data yang aktual, akurat, dan relevan sangat penting sebagai basis data kebijakan pembangunan," tegas Rieke. Ia mengungkapkan bahwa selama ini ada hal mendasar yang luput dari perhatian, yaitu masalah data dasar negara yang perlu dibenahi dari hulunya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga menyoroti polemik terkait 11 juta orang yang tidak lagi menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. "Sasaran penerima bantuan iuran itu adalah fakir miskin, kelompok rentan, dan tidak mampu yang seharusnya menjadi otoritas Kementerian Sosial," jelas Rieke. Ia menilai penggunaan data yang tidak berasal dari Kemensos dalam penentuan penerima bantuan tersebut perlu dikoreksi.
Revisi Undang-Undang dan Wali Data Sosial
Rieke lebih lanjut menyebutkan bahwa sedang ada proses revisi Undang-Undang Statistik. Menurutnya, berdasarkan amanat Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, wewenang sebagai wali data sosial seharusnya kembali ke Kemensos. Hal ini diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab dan koordinasi dalam pengelolaan data sosial nasional.
Gus Ipul Respons Positif dan Komitmen Validasi Data
Merespons usulan dan sorotan dari Rieke, Gus Ipul menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat data Kemensos. "Kita akan terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat," ujar Gus Ipul. Ia mengapresiasi perspektif yang diberikan oleh anggota DPR tersebut.
Menteri Sosial yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini menegaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data telah dimulai dari tingkat paling bawah. "Kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti ini mulai dari tingkat desa," jelas Gus Ipul. Langkah ini dinilai sejalan dengan harapan yang disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka, yakni membangun sistem pendataan yang solid dari akar rumput.
Implikasi untuk Kebijakan Sosial ke Depan
Diskusi antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa poin penting:
- Peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial, termasuk program BPJS Kesehatan PBI.
- Penguatan koordinasi antara Kemensos dan kementerian/lembaga lain dalam pertukaran data.
- Percepatan proses validasi data mulai dari desa untuk memastikan ketepatan sasaran program.
- Penyempurnaan kerangka hukum melalui revisi undang-undang terkait statistik dan penanganan fakir miskin.
Kolaborasi antara Gus Ipul dan Rieke Diah Pitaloka ini menandai komitmen bersama untuk membenahi sistem pendataan sosial Indonesia. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan kebijakan dan program bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan masyarakat rentan.
