Komisi V DPR Desak Pemerintah Antisipasi Banjir Rob Saat Lebaran 2026
Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi adanya potensi banjir rob di wilayah pesisir Indonesia selama periode Lebaran 2026. Menanggapi hal ini, Komisi V DPR RI secara tegas meminta pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah mitigasi guna mencegah terjadinya bencana yang dapat mengganggu arus mudik dan aktivitas masyarakat.
Permintaan Langsung dari Ketua Komisi V DPR
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyampaikan permintaan ini kepada wartawan pada Jumat, 13 Maret 2026. Ia menekankan bahwa meskipun bencana sulit diprediksi secara pasti, pemerintah harus proaktif dalam mengambil tindakan preventif di titik-titik rawan yang telah teridentifikasi.
"Bencana tentu sulit diprediksi kapan dan di mana tepatnya terjadi, namun titik-titik rawan yang sudah terbaca hendaknya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah preventif," ujar Lasarus, yang juga merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Lasarus menambahkan bahwa langkah pencegahan yang perlu disiapkan mencakup kesiapan sarana dan prasarana, serta pengerahan personel darurat. "Baik persiapan sarana prasarana maupun kesiapan personel manakala terjadi bencana di titik-titik rawan yang sudah terpetakan oleh pemerintah," jelasnya.
Prediksi BMKG tentang Fenomena Perigee dan Bulan Baru
Sebelumnya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, telah memperingatkan potensi banjir rob ini dalam rapat bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, pada Rabu, 11 Maret 2026. Rapat tersebut membahas kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi untuk mudik Lebaran 2026.
Faisal menjelaskan bahwa banjir rob diprediksi terjadi akibat fenomena bulan baru pada 19 Maret 2026 dan perigee, di mana bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi pada 22 Maret 2026. "Ada potensi banjir rob akibat bulan baru pada 19 Maret serta fenomena perigee di mana jarak bulan terdekat dengan bumi tanggal 22 Maret," katanya.
Ia memaparkan bahwa fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut secara maksimum, sehingga memicu banjir rob di berbagai area pesisir Indonesia. "Ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum sehingga ada potensi banjir rob di area pesisir di Indonesia," tegas Faisal.
Dampak dan Langkah Mitigasi yang Diperlukan
Banjir rob, yang disebabkan oleh naiknya permukaan air laut, dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur, gangguan transportasi, dan risiko keselamatan bagi masyarakat, terutama di daerah pesisir yang padat selama musim mudik Lebaran. Oleh karena itu, Komisi V DPR mendesak pemerintah untuk:
- Memperkuat sistem peringatan dini di wilayah-wilayah rawan banjir rob.
- Menyiapkan sarana evakuasi dan bantuan darurat yang memadai.
- Mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan langkah-langkah mitigasi secara efektif.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko dan cara menghadapi banjir rob.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan potensi bencana dapat diminimalisir, sehingga perayaan Lebaran 2026 berjalan lancar dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
