Deddy PDIP Soroti Rencana WFH: Tantangan Pengawasan dan Fasilitas untuk ASN
Pemerintah saat ini tengah mengkaji penerapan work from home (WFH) sebagai strategi untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Dalam konteks ini, Anggota Komisi II DPR RI dari PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyuarakan kekhawatiran terkait efektivitas kebijakan tersebut, terutama dalam memastikan produktivitas aparatur sipil negara (ASN).
Usulan Desentralisasi Kebijakan WFH
Deddy Sitorus mengusulkan agar kebijakan WFH sebaiknya diserahkan kepada masing-masing instansi pemerintah. "Mungkin itu akan efektif untuk pegawai-pegawai non-esensial yang tidak terkait langsung dengan fungsi pelayanan publik," ujarnya pada Rabu (25/3/2026). Ia menekankan bahwa pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama, sehingga perlu ada standar yang jelas untuk menilai efektivitas WFH.
Menurut Deddy, keberhasilan WFH sangat bergantung pada mekanisme pengawasan internal dan ketersediaan teknologi. "Jika tidak ada SOP dan standarisasi yang dapat diandalkan, tentu tidak akan efektif," tegasnya. Ia menambahkan bahwa setiap ASN yang menjalani WFH harus terhubung melalui komputer selama jam kerja agar dapat diawasi dan produktivitas kerja tidak terganggu.
Kesiapan Fasilitas dan Profesionalisme ASN
Ketua DPP PDIP itu juga mempertanyakan kesiapan fasilitas yang dimiliki ASN untuk bekerja dari rumah. "Pertanyaannya, apakah seluruh ASN memiliki perangkat komputer dan jaringan WiFi yang terhubung selama jam kerja?" tanyanya. Deddy mengkhawatirkan jika fasilitas tidak memadai, ASN mungkin tidak bekerja dengan optimal, bahkan berpotensi menyalahgunakan waktu untuk kegiatan di luar pekerjaan, seperti jalan-jalan.
Ia menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan WFH bisa gagal mencapai tujuannya dalam menekan konsumsi BBM. "Bagaimana memastikan ASN bekerja dan bukannya jalan-jalan yang akhirnya tidak menyumbang terhadap upaya penghematan BBM?" ujar Deddy, menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan WFH.
Latar Belakang Rencana WFH Pemerintah
Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah menyepakati pelaksanaan satu hari WFH per minggu sebagai upaya penghematan BBM. Tito menyebut bahwa pemberlakuan kebijakan ini tinggal menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi kepada masyarakat.
Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Tito menjelaskan, "Kita sepakat untuk satu suara, tetapi saya tidak berwenang untuk menyampaikan ke publik," katanya. Ia enggan membocorkan hari yang telah disepakati untuk WFH, karena hasil rapat masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden.
Dengan demikian, wacana WFH ini masih dalam tahap pertimbangan, dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk aspek pengawasan, fasilitas, dan komitmen ASN, sebagaimana dikritisi oleh Deddy Sitorus.
