Cak Imin Ungkap Efektivitas WFH dalam Mengurangi Konsumsi BBM
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, telah mengungkapkan hasil pemantauannya terkait pelaksanaan work from home (WFH) di sejumlah pusat pemerintahan. Dalam keterangannya, Cak Imin menyatakan bahwa kebijakan WFH terbukti efektif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Monitor WFH dan Dampak pada Lalu Lintas
"Saya telah memonitor pelaksanaan WFH di pusat-pusat pemerintahan, dan hasilnya menunjukkan bahwa lalu lintas menjadi lebih lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan atau kemacetan yang biasanya menghabiskan BBM dalam jumlah besar. Hal ini membuktikan bahwa WFH efektif dalam mengurangi konsumsi BBM," kata Cak Imin kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 April 2026.
Ia menambahkan bahwa pengurangan kemacetan ini tidak hanya menghemat BBM, tetapi juga berkontribusi pada kelancaran aktivitas perkotaan secara keseluruhan. Namun, Cak Imin menekankan bahwa efektivitas ini harus diimbangi dengan upaya menjaga produktivitas para pegawai.
Pentingnya Kontrol Produktivitas bagi ASN
Cak Imin menyoroti bahwa kontrol terhadap tingkat produktivitas aparatur sipil negara (ASN) yang menerapkan WFH harus terus dilakukan. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa para pegawai tetap bekerja dengan optimal meskipun berada di luar kantor.
"Tantangan sekarang adalah bagaimana mengontrol produktivitas dalam kebijakan WFH yang telah diputuskan. Kita perlu memastikan bahwa para pegawai dan semua pihak yang memilih WFH tetap menjaga produktivitasnya," ujarnya. Ia menegaskan bahwa monitoring yang ketat diperlukan agar kebijakan ini tidak hanya menguntungkan dari sisi penghematan BBM, tetapi juga dari aspek kinerja.
WFH Tidak Berlaku untuk Pelayanan Publik
Di sisi lain, Cak Imin menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku bagi pegawai atau ASN yang bertugas dalam pelayanan publik. Mereka diharuskan tetap bekerja di tempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara langsung.
"Kepada pegawai atau ASN yang bekerja di bidang pelayanan publik, tidak ada opsi WFH. Mereka harus tetap bekerja sesuai dengan tuntutan pelayanan publik," tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kontinuitas layanan esensial bagi masyarakat, sambil tetap menerapkan fleksibilitas di sektor lain.
Dengan demikian, kebijakan WFH diharapkan dapat menjadi solusi yang seimbang antara efisiensi energi dan produktivitas kerja, dengan pengecualian pada sektor-sektor kritis seperti pelayanan publik.
