Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai 73%, 38 Daerah Dinyatakan Normal
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan kemajuan signifikan dalam pemulihan wilayah Sumatera pascabencana. Dari total 52 kabupaten dan kota yang terdampak, sebanyak 38 daerah atau sekitar 73 persen telah dinyatakan pulih dan beroperasi normal.
Data Pemulihan per Provinsi
Tito menjelaskan bahwa pemerintah kini memusatkan upaya pada 11 wilayah prioritas yang masih menghadapi tantangan pemulihan, tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. "Kalau ditotalkan, kira-kira yang sudah normal itu 38 dari 52 daerah, sekitar 73 persen. Yang mendekati normal 6 persen, dan yang masih perlu perhatian khusus ada 11 daerah atau sekitar 21 persen," ujarnya dalam keterangan pers di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2026).
Berikut rincian pemulihan per provinsi:
- Aceh: Dari 23 kabupaten/kota, 18 wilayah terdampak. Sebanyak 10 daerah telah pulih, satu mendekati normal, dan tujuh lainnya—Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah—masih menjadi fokus utama.
- Sumatera Utara: Dari 33 kabupaten/kota, 18 daerah terdampak dengan 15 pulih. Tapanuli Selatan mendekati normal, sementara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara adalah prioritas penanganan.
- Sumatera Barat: Dari 19 kabupaten/kota, 16 wilayah terdampak dengan 13 pulih. Tanah Datar mendekati normal, sedangkan Agam dan Padang Pariaman menjadi target percepatan pemulihan.
Indikator Pemulihan dan Kemajuan Infrastruktur
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito menekankan bahwa indikator pemulihan mencakup aspek fisik, pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan ekonomi. "Jalan nasional sudah 100 persen fungsional di tiga provinsi. Jembatan nasional juga sudah bisa dilalui meskipun sebagian masih bersifat sementara," jelasnya.
Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas telah beroperasi normal di banyak wilayah, dan aktivitas ekonomi mulai pulih dengan dibukanya kembali pasar-pasar. Namun, sektor pendidikan, infrastruktur jalan daerah, serta normalisasi sungai yang terdampak sedimentasi masih memerlukan perhatian lebih.
Penurunan Pengungsi dan Bantuan Pemerintah
Dalam aspek kemanusiaan, jumlah pengungsi di tenda turun drastis dari sekitar 2,1 juta jiwa menjadi hanya 173 jiwa atau 47 kepala keluarga. "Dari 2 juta lebih pengungsi pada awal Desember, sekarang tersisa kurang lebih 173 jiwa. Ini sudah sangat jauh berkurang," kata Tito.
Pemerintah menyediakan dua skema bantuan bagi warga terdampak: hunian sementara (huntara) atau dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Untuk kerusakan rumah, bantuan diberikan mulai dari Rp 15 juta untuk rusak ringan hingga Rp 60 juta untuk rusak berat.
Fokus ke Depan
Tito menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap dan perbaikan infrastruktur dasar di wilayah prioritas. "Fokus kami sekarang memastikan 11 daerah ini bisa segera menyusul menjadi normal dengan dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga," pungkasnya. Upaya ini bertujuan memulihkan kehidupan masyarakat sepenuhnya pascabencana yang melanda Sumatera.
