Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengakui adanya lingkaran setan biaya politik tinggi yang dialami para kepala daerah, menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Hingga saat ini di tahun 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap total 11 kepala daerah, termasuk yang terbaru Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Apresiasi untuk KPK
Sahroni memberikan apresiasi kepada KPK karena terus menangkap para kepala daerah yang melakukan korupsi. Menurutnya, fenomena maraknya kepala daerah yang terjaring KPK harus menjadi pelajaran bagi pejabat daerah lainnya.
“Kami menaruh apresiasi tinggi terhadap konsistensi KPK mengawal ketat kasus korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat di Indonesia. Namun fenomena banyaknya kepala daerah yang ditangkap ini harusnya menjadi peringatan untuk kepala daerah lain jangan main-main dengan kasus korupsi, sekecil apapun itu,” kata Sahroni saat dihubungi, Rabu (22/7/2026).
Lingkaran Setan Biaya Politik Tinggi
Sahroni kemudian berbicara tentang biaya politik tinggi yang menjadi lingkaran setan di Indonesia. Meski demikian, ia optimistis dengan konsistensi KPK, hal tersebut bisa dikurangi sedikit demi sedikit.
“Memang pasti ada lingkaran setan berupa biaya politik yang tinggi dengan perilaku korupsi, namun saya pikir dengan konsistensi KPK ini, mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit mengubah perilaku demokrasi politik di Indonesia,” ucap dia.
Harapan agar KPK Beri Peringatan ke Calon Kepala Daerah
Lebih lanjut, Sahroni berharap KPK mulai ambil bagian memberi peringatan kepada calon-calon kepala daerah. Dengan adanya peringatan keras dan pengawasan ketat KPK, para calon kepala daerah diharapkan bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan biaya politik berlebihan sehingga tidak mencari-cari cuan.
“Dengan ketatnya pengawasan KPK ini, saya berharap nanti saat akan mulai mendaftar menjadi kepala daerah, semua calon kepala daerah harus sadar kalau nantinya saat mereka menjabat, akan diawasi ketat oleh KPK, sehingga saat berkampanye mereka bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan biaya politik berlebihan. Dan ini saya harap disadari oleh seluruh calon kepala daerah yang akan bertanding. Ini mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia,” ujar dia.
Kasus Bupati Lombok Barat
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi karena ikut main proyek dan menerima suap. Total penerimaan diduga mencapai Rp 12,4 miliar dalam bentuk uang tunai dan barang.
“Berdasarkan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).
Total ada tiga orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini:
- Lalu Ahmad Zaini selaku Bupati Lombok Barat
- Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat (PT AMGM)
- Alvonsus Gani selaku Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (PT MSI)
