Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo beserta jajarannya di Senayan, Jakarta, pada Senin (18/5/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun ini diwarnai kritik tajam dari para anggota dewan terhadap kondisi rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat.
Kritik dari Berbagai Fraksi
Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Muhidin M Said, menyoroti dampak perang Iran-AS yang memperburuk nilai tukar rupiah. Ia menyebut rupiah dibuka di kisaran Rp17.590 dan terus merosot ke Rp17.600 lebih. Menurutnya, kelas menengah mulai tertekan, terutama UMKM di daerah. "Kelas menengah ini punya peranan penting, jika terkikis akan berdampak luas," ujarnya.
Harris Turino dari Fraksi PDIP mempertanyakan pernyataan BI yang menyebut rupiah stabil. Ia menyoroti kenaikan harga impor, biaya industri, dan tekanan pangan serta energi. "Semua instrumen BI sudah dilakukan, tapi kenapa rupiah terus terdepresiasi?" tanyanya. Ia mengingatkan bahwa menjaga stabilitas rupiah adalah tanggung jawab BI, meskipun BI menganut inflation targeting, bukan exchange rate targeting.
Langkah BI Dipertanyakan
Amin AK mempertanyakan langkah mana yang sudah maksimal dilakukan BI dari tujuh langkah strategis yang diumumkan. Ia menilai rupiah masih belum sesuai harapan meskipun disebut undervalued. Wakil Ketua Komisi XI Hanif Dakiri menyoroti ketidakselarasan indikator capaian BI dengan fakta di lapangan. "Masyarakat melihat rupiah tertekan, harga mahal, ekonomi riil tersendat. Definisi stabil menurut BI itu apa?" kritiknya.
Hanif juga mengingatkan jangan sampai institusi BI terlihat baik di atas sementara publik merasakan berat. Ia membandingkan wajah makro yang seperti Primus Yustisio dengan wajah mikro yang seperti dirinya, alias jomplang.
Desakan Mundur untuk Gubernur BI
Anggota Komisi XI Primus Yustisio menyoroti anomali pertumbuhan ekonomi 5,61% namun rupiah jeblok. Ia mencatat indeks saham Indonesia minus lebih dari 20% sementara negara lain sudah rebound. "Rupiah melemah terhadap semua mata uang, bukan hanya dolar. Publik kehilangan kepercayaan pada BI. Anda harus gentleman, Pak Perry. Mungkin saatnya Anda mengundurkan diri," tegas Primus.
Rapat ini menunjukkan tekanan kuat DPR terhadap BI untuk mengambil langkah lebih efektif dalam menstabilkan rupiah. Sorotan utama tertuju pada dampak terhadap kelas menengah dan hilangnya kepercayaan pasar.
