Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan masa sidang DPR untuk memasuki masa reses anggota Dewan. Dalam pidatonya, Puan menyinggung fenomena kabar palsu alias hoax yang memojokkan DPR. Ia mengawali pidato rapat paripurna dengan membahas meningkatnya disinformasi yang mengaburkan batas antara kritik dengan provokasi.
Hoax yang Mendiskreditkan DPR
Puan menilai salah satu fenomena yang terjadi adalah beredarnya hoax yang ditujukan untuk mendiskreditkan DPR. "Di ruang digital, arus informasi yang bergerak cepat telah meningkatkan disinformasi, memperuncing polarisasi, dan telah mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR," ujar Puan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Tiga Hoax Terkait DPR
Puan menilai setidaknya ada tiga hoax yang terkait dengan DPR. Salah satunya, kata Puan, terkait informasi palsu bahwa DPR menolak melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset. "Beberapa kasus hoaks tentang DPR RI antara lain, hoax berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR RI, hoax tentang DPR RI yang menolak pembahasan/pengesahan RUU Perampasan Aset, hoax menggunakan video lama (old footage) yang diberi narasi baru yang tidak sesuai konteks, dan lain sebagainya," ujar Puan.
Narasi yang Mempertentangkan DPR dan Rakyat
Puan mengatakan narasi yang beredar seolah mempertentangkan DPR dengan masyarakat. Puan menyebut hoax yang beredar membuat seolah DPR dan masyarakat berada di pihak saling berlawanan. "Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun," ujarnya.
Pentingnya Literasi Media Sosial
Puan mengatakan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan literasi media sosial oleh masyarakat. Ketua DPP PDIP itu meminta negara membuat strategi komunikasi yang tepat agar kepercayaan publik meningkat. "Kondisi ini tidak hanya menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial bagi rakyat dan strategi komunikasi negara yang tepat, akan tetapi juga menuntut kehadiran negara untuk bekerja lebih efektif, sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik; pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi," ujarnya.
Ajakan Kembali ke Fondasi Kebangsaan
Puan mengajak semua pihak kembali pada fondasi kebangsaan, yakni persatuan. Dia mengatakan persatuan dalam membangun Indonesia akan membuat kemajuan dapat dirasakan seluruh warga negara. "DPR RI memandang bahwa menjaga persatuan nasional bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memastikan bahwa setiap kritik bermuara pada perbaikan kehidupan berbangsa. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Hasil Kerja DPR Selama Masa Persidangan
Puan juga menjelaskan hasil kerja DPR selama masa persidangan kali ini. Puan mengatakan DPR telah menuntaskan lima RUU menjadi UU dan menyetujui 17 RUU usul inisiatif DPR. "Salah satu rancangan Undang Undang yang telah disetujui menjadi Undang-Undang yaitu rancangan Undang Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Undang Undang ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional serta menguatkan kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional," ujarnya.
