Prabowo Siap Penuhi Kebutuhan KPK, Kejagung, dan BPKP untuk Perkuat Pemberantasan Korupsi
Prabowo Siap Penuhi Kebutuhan KPK, Kejagung, BPKP

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk memenuhi segala kebutuhan tambahan personel maupun sumber daya yang diperlukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri acara 'Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition' di SICC Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juni 2026.

Penguatan Lembaga Penegak Hukum

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa ia tidak ingin program-program pemerintah dikorupsi sehingga merugikan masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu, ia secara langsung bertanya kepada Kepala BPKP Yusuf Ateh, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua KPK Setyo Budiyanto mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat kinerja lembaga mereka.

“Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi,” kata Prabowo sebagaimana disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 4 Juni 2026.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

Prabowo bahkan memberikan restu kepada Kejaksaan Agung untuk menggunakan uang yang seharusnya disetor ke negara demi memperkuat lembaganya. “Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat,” ungkapnya.

Komitmen Memberantas Korupsi

Presiden menegaskan bahwa ia tidak ingin uang rakyat dicuri oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Ia berjanji akan menindak tegas siapa pun yang merugikan negara dan masyarakat, tanpa pengecualian.

“Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan, tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegas Prabowo.

Ia juga menceritakan betapa beratnya keputusan mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua pimpinan BGN lainnya yang saat ini ditahan Kejaksaan Agung. Keputusan itu diambil setelah menerima laporan adanya indikasi penyelewengan yang dilakukan ketiga pimpinan BGN.

“Saya katakan, berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang, saya kasih pangkat,” tutur dia.

Program Makan Bergizi Gratis Harus Bersih

Prabowo menekankan pentingnya program MBG yang dijalankan BGN sehingga harus bersih dari praktik penyelewengan. Ia menegaskan bahwa urusan makanan tidak boleh menjadi sarana memperkaya oknum-oknum.

“Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah, tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi. Makan paling gampang dikorupsi, ya,” kata Prabowo.

Dengan langkah ini, Prabowo menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memperkuat lembaga penegak hukum di Indonesia.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga