Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap celah-celah yang berpotensi menimbulkan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu celah yang menjadi sorotan adalah dugaan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai dapur MBG.
Dugaan Jual Beli Titik SPPG
Dalam pernyataannya di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/5/2026), Dudung mengungkapkan bahwa ia telah menerima informasi mengenai adanya transaksi jual beli titik SPPG. "Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik," ujar Dudung.
Ia enggan merinci lebih lanjut mengenai celah-celah lainnya yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Namun, Dudung memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi seluruh informasi yang diterima, termasuk yang berkaitan dengan kualitas makanan. "Ah nanti, banyak, jangan saya buka semua di sini ya. Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan," lanjutnya.
Dapur Disetop tapi Insentif Masih Berjalan
Selain itu, Dudung juga akan menyelidiki laporan mengenai SPPG yang telah dihentikan operasionalnya namun masih menerima insentif. Data dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menunjukkan bahwa sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia telah dihentikan sementara. Ironisnya, ribuan dapur MBG tersebut tetap menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari meskipun tidak beroperasi.
"Ah justru itu juga nanti akan saya cek. Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu," tegas Dudung.
Arahan Presiden untuk Perkuat Pengawasan
Dudung menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional berjalan bersih dan tepat sasaran. "Ya, Presiden mengarahkan kepada saya, 'Pak Dudung, coba dicek'. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait," ujarnya.
Dudung juga berkomitmen untuk transparan jika menemukan pelanggaran. "Minta doanyalah. Nanti dan kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu," pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas program MBG yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat.
