Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (3/5/2026). Pertemuan ini membahas evaluasi transaksi keuangan serta pengawasan ketat terhadap aliran dana untuk mendukung transparansi pemerintah.
Fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa dalam diskusi tersebut, ditekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu (3/5/2026).
"Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," kata Teddy.
Penyaluran Anggaran Tepat Sasaran
Menurut Teddy, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran. Selain itu, Prabowo meminta agar uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dieksekusi tepat waktu.
"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi," jelas Teddy.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan pengawasan ketat terhadap aliran dana, diharapkan tidak ada kebocoran anggaran dan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Presiden Prabowo sebelumnya juga telah memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang untuk membahas berbagai isu strategis. Pertemuan dengan Ketua PPATK ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan negara.
Langkah tegas ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan yang mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.
