Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait aliran dana hingga upaya pemberantasan korupsi.
Informasi mengenai pertemuan ini disampaikan oleh Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, sebagaimana dikutip pada Minggu (3/5/2026). Dalam foto yang diunggah, tampak Presiden Prabowo duduk berhadap-hadapan dengan Ivan dan Prasetyo Hadi.
"Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026," tulis akun Setkab.
Pertemuan ini disebut sebagai agenda rutin bulanan di mana mereka mengawasi secara ketat aliran keuangan pemerintah. Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
"Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah. Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," ucap perwakilan Setkab.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa anggaran negara yang berasal dari uang rakyat harus tepat sasaran. Selain itu, ia menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi secara tegas.
"Bapak Presiden menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi," ujar dia.
Pertemuan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengawasi aliran dana dan memperkuat transparansi keuangan negara. Dengan adanya koordinasi rutin antara Presiden dan PPATK, diharapkan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
