Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Tifatul Sembiring, menekankan urgensi langkah konkret dan strategis pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi global dan domestik, khususnya nilai tukar rupiah yang semakin terpuruk. Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional: Implikasi Moneter, Fiskal, dan Kesejahteraan Sosial' di Kawasan Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/6).
Menurut Tifatul, situasi ekonomi Indonesia saat ini menjadi sorotan tajam dari masyarakat domestik, akademisi, hingga investor asing. Depresiasi rupiah yang sempat mendekati Rp 17.700 per USD menjadi sinyal bahwa pemerintah harus sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan dan pernyataan ke publik. Ia mengingatkan bahwa dunia saat ini sudah saling terhubung, sebagaimana teori Thomas F. Friedman, 'The world is flat,' sehingga apa yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari pengamatan global. Tifatul menyayangkan narasi pemerintah yang kerap bergeser dari substansi masalah ekonomi, misalnya kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang memicu narasi viral tentang kewajiban belajar bahasa Prancis di sekolah, alih-alih membahas solusi ekonomi makro. Ia juga mencontohkan pernyataan yang menganggap enteng pelemahan rupiah dengan dalih masyarakat desa tidak menggunakan dolar.
"Padahal, jika melihat latar belakang konflik geopolitik saat ini perang antara Amerika Serikat dan Iran yang belum jelas ujungnya hal ini berimplikasi langsung pada harga minyak dunia yang sempat menembus angka di atas 100 USD per barel. Ini memicu krisis ekonomi global, bukan hanya di Indonesia," jelas Tifatul.
Ekonom Universitas Paramadina sekaligus mantan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi periode 2014-2019, Wijayanto Samirin, berpendapat bahwa anjloknya rupiah disebabkan oleh sikap pemerintah yang cenderung menganggap enteng situasi (complacent) dan berlindung di balik narasi krisis global. Dalam enam bulan terakhir, rupiah melemah 7,29 persen terhadap dolar AS, bahkan terdepresiasi terhadap 86 persen mata uang di dunia dan seluruh mata uang utama di Asia. "Rupiah melemah terhadap hampir seluruh mata uang utama di dunia. Terhadap dolar Australia kita melemah 15,87 persen, dengan yuan Tiongkok 11 persen, bahkan terhadap rupee India kita melemah 1,58 persen. Jadi, ini membantah narasi bahwa pelemahan ini adalah permasalahan global. Ini adalah krisis kepercayaan domestik. Masalahnya ada di kita," tegas Wijayanto.
Ia menganalogikan nilai tukar seperti suhu tubuh manusia. Jika rupiah terus melemah, itu indikator kuat bahwa kesehatan ekonomi nasional terganggu. Namun, ia mengkritik penanganan yang hanya fokus pada gejala, bukan akar penyebab. "Kalau rupiah sedang turun, Bank Indonesia (BI) membeli rupiah dan melepas dolar. Kalau itu terus dilakukan, devisanya lama-lama habis. Orang pusing karena COVID-19, tapi dikasih panadol terus; pusingnya hilang sesaat, tapi penyakit utamanya tidak diobati. Mengobati gejala itu tugas BI agar rupiah tidak volatil. Tetapi obat untuk sebab utamanya ada di tangan pemerintah, dan pemerintah belum bergerak," ujarnya.
Kondisi ini diperparah dengan rontoknya bursa saham domestik yang anjlok hingga 28 persen dalam enam bulan terakhir, sementara bursa negara tetangga menguat. Akibatnya, terjadi aliran modal keluar (capital outflow) dari investor asing mencapai Rp 54 triliun. Meskipun perbankan saat ini lebih kokoh dibandingkan krisis moneter 1998, Wijayanto memperingatkan bahwa kondisi fiskal pemerintah justru lebih rapuh. Pada 1998, rasio utang terhadap PDB hanya 23 persen, sedangkan kini mencapai 41 persen. Hampir 50 persen pendapatan pemerintah habis untuk membayar pokok dan bunga utang.
"Tahun 2026 kita harus mengeluarkan Rp 1.430 triliun untuk membayar bunga dan pokok utang. Bunganya saja Rp599 triliun, belum ditambah utang baru untuk membiayai defisit. Total tahun 2026 pemerintah harus menerbitkan utang Rp 1.700 triliun. Ini yang membuat investor khawatir dan takut membeli surat utang kita. Akibatnya tidak ada capital inflow, dan rupiah pun melemah," jelas Wijayanto.
Dampak dari krisis kepercayaan ini membuat lembaga keuangan internasional mengenakan premium risiko (risk premium) sangat tinggi untuk Indonesia, mencapai 4,39 persen, jauh di atas Singapura (1,4 persen) atau Tiongkok (1,2 persen). "Ketika saya diskusi dengan teman-teman di hedge fund, mereka kurang percaya terhadap data ekonomi yang kita publikasikan. Ketika investor tidak percaya dengan informasi yang kita berikan, mereka akan menganggap kita mempunyai risiko lebih," tambahnya.
Wijayanto juga menepis pernyataan pejabat yang menyebut masyarakat desa aman dari dampak depresiasi rupiah. Menurut riset, setiap rupiah terdepresiasi 10 persen, inflasi akan terkerek naik 0,5 hingga 1 persen yang berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok. "Masyarakat desa itu justru yang paling terpengaruh. Mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba harga barang naik. Kita yang di kota bisa melakukan antisipasi, mereka tidak bisa. Jadi keliru kalau dikatakan mereka tidak terpengaruh," kata Wijayanto.
Wijayanto merekomendasikan tiga solusi strategis. Pertama, perbaikan fiskal dengan memangkas belanja masif yang tidak mendesak seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kebijakan Daerah Mitra Strategis (KDMP), hingga penundaan belanja alutsista. Kedua, perbaikan balance of payment dengan memperbaiki iklim usaha untuk mengembalikan keyakinan investor asing. Ketiga, mengubah skema subsidi dari subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada orang. Ia mengusulkan seluruh pos subsidi yang mencapai Rp900 triliun per tahun disatukan dalam satu atap dan disalurkan berbasis teknologi digital. "Reformasi subsidi itu pertamanya adalah subsidi orang, bukan subsidi barang. Bukan harganya yang dimurahkan. Dengan teknologi saat ini, masyarakat miskin bisa menerima poin khusus di dompet digital mereka yang hanya bisa dibelanjakan untuk barang-barang bersubsidi. Jika ini dijalankan, minimal 30 persen kebocoran subsidi yang tidak tepat sasaran bisa langsung dipangkas," pungkasnya.
FGD ini merumuskan beberapa rekomendasi kunci. Pertama, memperkuat sinkronisasi APBN-APBD melalui kerangka fiskal terintegrasi, pedoman teknis sinkronisasi yang operasional, serta insentif fiskal bagi daerah yang konsisten menyelaraskan programnya dengan prioritas nasional. Kedua, memperdalam pasar keuangan domestik dan memperkuat fundamental ekonomi melalui peningkatan nilai tambah ekspor, pengurangan ketergantungan impor strategis, serta pengelolaan risiko nilai tukar oleh korporasi dan BUMN melalui lindung nilai. Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan moneter-fiskal dan mengarahkan kebijakan perlindungan sosial secara lebih adaptif untuk meredam dampak depresiasi rupiah terhadap kelompok rentan.
Masukan dari FGD ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi MPR RI terkait penguatan sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih tangguh terhadap gejolak nilai tukar. Selain Tifatul, hadir sejumlah anggota Badan Pengkajian, antara lain H. Muhammad Nur Purnamasidi (Fraksi Partai Golkar), K.H. Maman Imanul Haq dan Dr. Hj. Ida Fauziyah (Fraksi PKB), serta Sigit Purnomo (Fraksi PAN). Juga hadir narasumber ahli Dr. Idel Eprianto, Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta.
