MPR RI akhirnya memberikan tanggapan terkait viralnya kegiatan Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam momen yang menjadi perbincangan hangat di media sosial tersebut, juri memberikan penilaian yang berbeda terhadap jawaban yang sama dari dua grup peserta.
Pernyataan Resmi MPR
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan bahwa pihaknya menghormati perhatian dan masukan dari masyarakat terkait kontroversi ini. MPR memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk lomba cerdas cermat, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.
"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal," ujar Siti dalam keterangan tertulis pada Senin (11/5).
Siti menambahkan bahwa MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan.
Apresiasi dan Evaluasi
MPR juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar. "Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," katanya.
Kronologi Kejadian
Video yang memperlihatkan kegiatan Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat menjadi viral di media sosial. Dalam kegiatan tersebut, juri memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang sama dari dua grup peserta.
Awalnya, pembawa acara memberikan pertanyaan rebutan untuk tiga grup yang berlomba. Pertanyaan itu terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): "Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?"
Grup C dari SMAN 1 Pontianak berhasil menekan bel terlebih dahulu dan menjawab: "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden."
Salah satu dewan juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita, memberikan nilai -5 terhadap jawaban Grup C. Pertanyaan lalu dibacakan kembali dan Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang sama persis. Dyastasita kemudian memberikan nilai 10 untuk jawaban Grup B, dengan mengatakan "Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10."
Peserta Grup C memprotes karena menilai jawaban mereka sama dengan Grup B. Namun Dyastasita berargumen bahwa jawaban Grup C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah. Grup C bersikeras bahwa mereka telah menyebutkan DPD, tetapi Dyastasita tetap kukuh dengan keputusannya.
Dewan juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, justru menekankan pentingnya artikulasi saat menjawab. "Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," ujarnya.
Insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara lomba ke depannya, dan MPR berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang.
