Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan keluhan mengenai pola kemitraan yang tidak setara dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/7/2026). Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaludin Aweng, menyatakan bahwa mitra pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) selalu menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi kejadian luar biasa (KLB), termasuk kasus keracunan makanan.
Kemitraan Tidak Setara dengan BGN
Syawaludin menjelaskan bahwa BGN hanya memiliki program, sementara mitra yang menyediakan fasilitas dapur. Namun, dalam praktiknya, mitra kerap menjadi kambing hitam. "Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional. Satu yang menjadi catatannya bahwa, ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program. Yang punya fasilitas itu kami. Di dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah," ujarnya.
Sanksi Suspend dan Ancaman Penghentian Operasional
Menurut Syawaludin, ketika terjadi kasus keracunan, dapur yang dikelola mitra langsung dikenai sanksi suspend. "Kami hanya menyediakan fasilitas. Tapi begitu ada keracunan dapur kami yang di-suspend," keluhnya. Ia meminta DPR untuk mendorong perbaikan pola kemitraan antara BGN dan mitra dapur. Jika tidak ada perubahan, ia mengancam akan menghentikan operasional dapur secara nasional. "Kalau kemudian kami dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak," tegasnya.
Harapan Keadilan dari DPR
Syawaludin menegaskan bahwa kedatangan mereka ke DPR adalah untuk meminta keadilan. "Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada bapak ibu di sini," pungkasnya. RDPU ini menjadi ajang bagi mitra BGN untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil.
