Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, memberikan tanggapan terkait kabar bahwa Luke Thomas Mahony akan memimpin PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sarmuji menyoroti pentingnya kompetensi dan integritas dalam posisi tersebut.
Kompetensi dan Integritas Kunci
"Kompetensi dan integritas adalah kunci karena PT DSI akan mengelola penjualan sumber daya yang sangat besar," ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026. Ia berharap di bawah kepemimpinan Luke, tidak akan ada lagi penyelewengan.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menilai penunjukan Luke Thomas Mahony akan meminimalisir praktik jalur perkawanan. "Presiden mungkin bermaksud memutus rantai kongkalikong yang melibatkan perkawanan. Dengan Luke Thomas sebagai dirut, kemungkinan jalur perkawanan akan lebih minim," tambahnya.
Konfirmasi Rosan Roeslani
Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa PT DSI akan dipimpin oleh Luke Thomas Mahony. Pihaknya akan mengadakan pertemuan untuk mematangkan struktur perusahaan.
"Untuk saat ini, Luke Thomas. Ada Thomas," kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026. Rosan menambahkan bahwa pihaknya akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi dan kamar dagang, serta melakukan sosialisasi.
"Nanti kita akan mendengarkan masukan. Sore ini juga dari semua asosiasi, para Kadin, Apindo, asosiasi sawit APBI, batubara, semua kita undang sekaligus sosialisasi. Kita akan mulai jam 4," jelasnya.
Rosan belum merinci alasan penunjukan Luke Thomas Mahony. Namun, ia berjanji akan membeberkan seluruh tim yang akan mengisi PT DSI. "Nanti akan kami tampilkan full tim. Bisa dilihat track record-nya, kemampuannya jelas. Seperti kita bangun Danantara dulu," ujarnya.
Peraturan Pemerintah Baru
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Aturan baru ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.
