Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey, menyatakan bahwa masyarakat Papua saat ini berada di persimpangan marginalisasi. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Group Discussion bertajuk 'Terjebak di Antara Dua Senjata: Eksploitasi Sipil dan Ruang Hidup Papua di Bawah Bayang-bayang PSN' di Jakarta pada Selasa, 26 Mei 2026.
Merauke sebagai Potret Kecil Masalah Besar
Menurut Frits, apa yang terjadi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, hanyalah potret kecil dari masalah besar yang dihadapi orang Papua. Di Merauke, Program Strategis Nasional (PSN) untuk proyek pangan dan energi berjalan dengan membabat lahan hutan seluas 2,5 juta hektare. Rencananya, akan ada pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola oleh 10 perusahaan dengan lahan seluas 541.094,37 hektare.
Selain itu, terdapat proyek optimalisasi lahan pertanian melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, dan pemberian alat mesin pertanian di 6 distrik: Distrik Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob, dan Malind, dengan lahan seluas 40.000 hektare yang akan diperluas hingga 100.000 hektare. Proyek ini dikelola oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan).
Proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian dengan lahan seluas 1 juta hektare. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan dilakukan melalui pembangunan jalan sepanjang 135,5 km dengan lebar 1 km di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel, dan Muting.
PSN sebagai Korporasi Baru
Frits menyamakan PSN sebagai korporasi baru yang mengulangi pendekatan keliru dan menciptakan kekerasan di lapangan. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak akan berjalan signifikan jika kekerasan terus menjadi tren baru. "Ketika tanah itu beralih fungsi, maka orangnya juga otomatis termarginal. Dalam kasus PSN di Merauke, pemerintah daerah dan pemerintah pusat justru membiarkan," ucap Frits. Ia menambahkan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan perusahaan-perusahaan besar membelah masyarakat.
Penyelesaian Konflik Melalui Dialog
Frits mengungkapkan bahwa memahami Papua semakin sulit, terutama di masa rezim penuh kekerasan. Pemerintah saat ini dinilai tidak memiliki gambaran tentang penyelesaian konflik di Papua. Padahal, terdapat rute penyelesaian melalui dialog dari bawah hingga ke atas, yang kemudian bertemu Presiden untuk menyelesaikan masalah utama. Namun, rute tersebut menghasilkan otonomi khusus yang berubah menjadi petaka bagi orang Papua sendiri.
Data yang dipaparkan Frits menunjukkan situasi konflik di Papua dalam empat tahun terakhir:
- Tahun 2023: 109 peristiwa kekerasan, 133 orang meninggal, 133 luka.
- Tahun 2024: 95 peristiwa kekerasan, 78 orang meninggal, 46 luka.
- Tahun 2025: 115 peristiwa kekerasan, 130 orang meninggal, 88 luka.
- Tahun 2026 (1 Januari-13 Mei): 43 peristiwa kekerasan, 32 orang meninggal, 39 luka.
Korban terdiri dari anggota TPNPB, aparat keamanan, dan didominasi warga sipil. Setiap peristiwa berpotensi menimbulkan gelombang pengungsian.
Dialog Kemanusiaan sebagai Solusi
Frits menegaskan bahwa satu-satunya cara menyelesaikan konflik di Papua adalah melalui dialog kemanusiaan yang telah digagas Komnas HAM sejak empat tahun lalu. Dialog ini merupakan sarana yang diakui sebagai rute penyelesaian konflik. "Dialog kemanusiaan yang sudah digagas dan diinisiasi oleh Komnas HAM pada empat tahun lalu itu menjadi satu-satunya cara yang harus dilanjutkan oleh rezim pemerintahan ini," kata Frits. Ia memperingatkan bahwa jika tidak, maka Presiden Prabowo akan mengakhiri rezimnya dengan membiarkan Papua menjadi sorotan internasional.
Agenda FGD tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI periode 2024-2029, Yorrys Raweyai, pengacara publik dari YLBHI, akademisi STF Driyarkara, perwakilan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, dan Pengurus Pusat PMKRI.
