Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menerapkan moratorium pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keputusan tersebut tepat untuk memperkuat kualitas program sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.
Langkah Pembenahan BGN
Dalam keterangan tertulis pada Kamis (11/6), Charles menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, termasuk kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG. Ia menilai program MBG perlu diarahkan menjadi instrumen intervensi gizi yang lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan tingkat kerawanan gizi yang tinggi.
Pertimbangan Fiskal
Charles menekankan bahwa dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Ia menambahkan bahwa keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan dari kemampuan program dalam memperbaiki status gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Fokus pada Kelompok Rentan
Menurut Charles, tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala BGN Nanik S Deyang yang sebelumnya menyatakan akan melakukan penataan menyeluruh terhadap Program MBG.
Pernyataan Kepala BGN
Nanik mengatakan fokus utama kepemimpinannya adalah memperkuat tata kelola program agar manfaat MBG tetap optimal tanpa membebani keuangan negara. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi luas karena menggerakkan rantai pasok pangan, pelaku usaha lokal, hingga sektor jasa pendukung di berbagai daerah.
Langkah Konkret BGN
Salah satu langkah yang diambil adalah BGN menerapkan moratorium pembangunan dapur baru. Nanik menjelaskan bahwa distribusi dapur MBG saat ini masih memerlukan penataan agar lebih merata dan sesuai kebutuhan riil di setiap wilayah. Selain itu, BGN akan mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
