Jakarta - Kuasa hukum korban Akademi Kripto mendesak kepolisian segera menuntaskan penanganan dugaan penipuan investasi kripto yang menyeret nama Timothy Ronald dan Kalimasada. Kuasa hukum korban, Jajang, menilai penanganan perkara di Polda Metro Jaya berjalan lambat meski telah bergulir selama empat bulan.
Korban Kecewa dengan Lambannya Penanganan
“Perkembangan perkara yang, jujur saja, sangat memprihatinkan. Sudah empat bulan berjalan, namun belum ada perkembangan yang signifikan,” kata Jajang, Rabu (22/4/2026). Ia menyebut jumlah korban mencapai sekitar 4.000 orang dengan estimasi kerugian antara Rp300 miliar hingga Rp400 miliar, berdasarkan laporan yang dihimpun dari para korban.
“Kami tegaskan, ini bukan mengada-ada. Semua fakta dan bukti telah kami kumpulkan dan serahkan kepada tim penyidik di Siber Polda Metro Jaya,” ujarnya.
Dugaan Pelanggaran Sistematis
Jajang juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran dalam operasional Akademi Kripto. Menurutnya, program kelas yang ditawarkan tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi, sehingga tidak memiliki standar mutu pendidikan. Selain itu, pihak terlapor disebut tidak memiliki sertifikasi sebagai penasihat investasi, yang merupakan ketentuan wajib sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Tidak boleh sembarangan memberi nasihat investasi tanpa kompetensi,” tegasnya.
Tak Ada Izin OJK
Ia juga menyebut perusahaan terkait tidak memiliki izin dari OJK dan menjalankan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan klasifikasi usaha. Menurut Jajang, rangkaian dugaan pelanggaran tersebut mengarah pada kerugian massal dan tidak bisa dianggap sebagai risiko investasi biasa.
“Ada dugaan pelanggaran yang sistematis,” katanya.
Ultimatum untuk Penyidik
Pihak korban pun memberikan ultimatum kepada penyidik untuk segera memanggil pihak terlapor dalam waktu satu minggu. “Kalau tidak, kami akan ambil langkah lanjutan,” ujarnya.
