Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mempersilakan perguruan tinggi untuk memiliki minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Irma menegaskan bahwa masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam pendirian SPPG.
Masyarakat Jangan Terpinggirkan
Irma menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi kampus tidak boleh menghambat masyarakat yang ingin bergabung dalam pembangunan dapur SPPG. "Targetnya kan pertumbuhan ekonomi masyarakat? Jadi yang harus didahulukan masyarakat, jangan sampai masyarakat mau join bikin dapur kesulitan karena institusi ikutan bikin dapur," ujar Irma di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Evaluasi SPPG Bermasalah
Irma meminta BGN untuk melakukan evaluasi terhadap dapur SPPG yang tidak sesuai standar. Ia menyoroti adanya SPPG yang bermasalah akibat sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pelanggaran. "Yang paling utama untuk saat ini BGN harus melakukan evaluasi dapur-dapur yang tidak sesuai standar dan SPPG yang nakal dalam penyediaan menu dan sudah berkali-kali ditegur harusnya ditutup," tegas Irma. Ia juga menambahkan bahwa SDM BGN di setiap SPPG wajib dievaluasi jika terindikasi koruptif.
Partisipasi Kampus Tidak Masalah
Irma tidak mempermasalahkan partisipasi kampus dalam pembentukan SPPG, asalkan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. "Soal BGN melibatkan kampus untuk ikut berpartisipasi membangun SPPG menurut saya tidak masalah sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar karena kan SPPG ini sifatnya bisnis," jelasnya.
Ketidakjelasan Nasib Masyarakat
Irma juga menyoroti kebijakan BGN yang menutup pembukaan SPPG baru. Menurutnya, banyak masyarakat yang telah membangun SPPG 100 persen kini bingung akibat keputusan rollback tersebut. "Dulu disuruh bikin dulu bangunannya nanti jika sudah 100% baru diproses, ada beberapa yang datang ke DPR mengadukan nasibnya karena sudah terlanjur membangun tapi bingung karena portal ditutup," ungkap Irma. Ia meminta BGN untuk memberikan informasi yang jelas dan terukur mengenai hal ini.
Pernyataan BGN Soal SPPG Kampus
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa kampus dapat mempertimbangkan memiliki minimal satu SPPG untuk membantu peningkatan gizi nasional. "Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri," ujar Dadan, Kamis (30/6/2026).
Beberapa kampus yang telah memiliki SPPG antara lain Universitas Hasanuddin (Unhas), IPB University, dan beberapa perguruan tinggi swasta. "Di IPB sudah ada, di beberapa perguruan tinggi swasta sudah ada, tapi yang pertama di PTN di Indonesia Timur, Unhas selalu leading dalam hal tersebut dan saya ucapkan selamat," kata Dadan.
