Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku heran karena kasus korupsi kepala daerah terus berulang.
Pertanyaan Doli soal Maraknya OTT Kepala Daerah
“Saya semakin terheran-heran ya, kenapa hampir setiap minggu ada saja kepala daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para kepala daerah sudah tidak paham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya?” kata Doli kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).
Dalam pernyataannya, Doli juga menyoroti kemungkinan adanya pihak yang sengaja menjadikan penangkapan kepala daerah sebagai tontonan publik. “Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan 'show up' penangkapan para Kepala Daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini,” ujarnya.
Komitmen Golkar dalam Pemberantasan Korupsi
Meskipun prihatin, Doli menegaskan bahwa Partai Golkar berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Ia menyatakan jika kepala daerah yang terjerat merupakan kader atau pernah diusung Golkar dan terbukti korupsi, maka harus diproses hukum.
“Namun yang jelas, sebagai sebuah partai politik, tentu Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya apapun dalam rangka pemberantasan korupsi, dan tidak ada tebang pilih. Sekalipun Kepala Daerah yang diduga melakukan itu adalah kader Golkar atau yang pernah diusung oleh Partai Golkar, apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa Golkar akan terus melakukan pembinaan kepada kader untuk mencegah tindak pidana korupsi. “Sembari kami tetap terus berupaya melakukan pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi,” imbuh dia.
Detail OTT Bupati Pemalang
Sebelumnya, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring OTT KPK bersama dengan 20 orang lainnya. Dari jumlah tersebut, 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan 1 orang di Purworejo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Bupati Pemalang termasuk dalam kelompok yang diamankan di Jakarta.
“Untuk lima orang yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung Merah Putih KPK, salah satunya adalah Bupati Pemalang,” ujar Budi Prasetyo.
Para pihak yang terkena OTT saat ini masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. OTT ini terkait dugaan korupsi proyek dan jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
