Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memprioritaskan percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi sekitar 8.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan kualitas program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Prioritas Sertifikat Laik Higiene untuk 8.000 SPPG
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers usai rapat perbaikan tata kelola MBG di Jakarta menegaskan bahwa pembenahan legalitas kesehatan lingkungan dapur SPPG menjadi prioritas utama. Hal ini demi menjamin mutu makanan yang disajikan kepada siswa.
"Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya," kata Zulhas dalam keterangannya pada Rabu (29/7/2026) sebagaimana dilansir Antara.
Zulhas menjelaskan bahwa ribuan unit SPPG yang belum memiliki sertifikasi kelayakan tersebut merupakan bagian dari total 27.000 titik pelayanan yang sudah terdaftar. Penataan ini menjadi integral dalam upaya pembenahan sistem pelayanan gizi secara keseluruhan.
Penataan Berdasarkan Tingkat Kesiapan dan Geografis
Dalam rapat terbatas, pemerintah juga mengklasifikasikan unit pelayanan berdasarkan tingkat kesiapan operasional serta kondisi geografis masing-masing daerah. Klasifikasi ini bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan alokasi sumber daya yang tepat.
Untuk titik pelayanan di kawasan Jawa dan Sumatra yang masih dalam tahap perizinan maupun penyelesaian fisik, pemerintah menargetkan penataan rampung dalam waktu dua bulan. "Untuk titik pelayanan di kawasan Jawa dan Sumatra yang masih dalam tahap perizinan maupun penyelesaian fisik, pemerintah menargetkan penataan rampung dalam waktu dua bulan," kata Zulkifli menambahkan.
Target Penyelesaian SLHS dalam Dua Bulan
Terkait SLHS, Zulhas menegaskan bahwa penyelesaian pemenuhan standar higiene yang ketat di SPPG sangat penting untuk segera dituntaskan. Langkah ini menjadi prasyarat sebelum pemerintah memutuskan skema pendorongan peranan kantin sekolah dalam program MBG.
"Ada 8.000 lebih yang di titik-titik (SPPG) di Jawa-Sumatera itu kita perlu waktu dua bulan, ya, caranya seperti apa nanti akan diselesaikan dalam satu bulan dan dua bulan tadi itu ya," imbuhnya.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk dinas kesehatan setempat dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Peran Kantin Sekolah dalam Program MBG
Selain SPPG, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan kantin sekolah sebagai bagian dari program MBG. Namun, Zulhas menekankan bahwa kantin sekolah juga harus memenuhi standar SLHS yang ketat sebelum dapat berpartisipasi.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar aman dan bergizi. Program MBG sendiri telah berjalan di berbagai daerah dan terus dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Dengan percepatan pemenuhan SLHS, diharapkan seluruh SPPG dapat segera beroperasi dengan standar higiene yang terjamin, sehingga program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa di seluruh Indonesia.
