Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia secara tegas membatasi pertemuan dengan para mitra MBG di ruang kerjanya dan mengalihkan semua komunikasi resmi ke Pusat Pelayanan Terpadu yang baru diresmikan. Langkah ini diambil untuk mencegah timbulnya fitnah dan dugaan negatif dari publik.
Pusat Pelayanan Terpadu dan Zona Hijau
Dalam peresmian Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center BGN di Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026), Sudaryono menjelaskan bahwa pusat tersebut berfungsi sebagai zona hijau. Zona hijau adalah area terbuka di mana semua pihak dapat bertemu dan menyampaikan aspirasi secara resmi. Sebaliknya, zona merah dilarang karena merupakan pertemuan pribadi antara pejabat dan pihak berkepentingan yang dapat menimbulkan kecurigaan.
"Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu. Kita ini maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap, semuanya harus terang benderang," ujar Sudaryono dalam jumpa pers.
Pembatasan Ketat Pertemuan di Ruang Kerja
Sudaryono mengakui bahwa ia secara pribadi membatasi akses mitra MBG—seperti pemilik dapur, pemasok, atau pihak terkait lainnya—untuk bertemu di ruang kerjanya. Meskipun pertemuan tersebut belum tentu mengandung hal yang tidak etis, ia khawatir hal itu akan menimbulkan prasangka buruk di mata publik.
"Saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia supplier lah, dia entah apa lah begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya. Sekali lagi, belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis. Tapi kalau saya terima, itu membuat orang menduga-duga, jadilah yang namanya fitnah gitu," jelasnya.
Ia menambahkan, "Saya daripada menjadi diduga-duga oleh orang, apalagi diduga-duga oleh publik, diduga-duga oleh netizen, diduga-duga oleh masyarakat dan itu diduga-duganya adalah diduga-duga yang negatif, lebih baik itu kita hindarkan."
Larangan Komunikasi Gelap di Seluruh Level
Prinsip transparansi ini tidak hanya berlaku untuk Sudaryono pribadi, tetapi juga untuk seluruh jajaran pejabat BGN. Ia melarang keras praktik komunikasi diam-diam atau gelap-gelapan antara pihak berkepentingan dan pejabat di semua eselon, mulai dari eselon 1 hingga eselon 2 dan seterusnya.
"Saya ingin, saya bersama dua waka saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level eselon 1, eselon 2, dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam. Semuanya harus direspons dengan cara yang proper, yang baik ya," imbuhnya.
Langkah ini diambil setelah sebelumnya BGN menutup 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari redesain tata kelola MBG. Komisi IX DPR menyebut penutupan tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki manajemen program. Dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu, diharapkan semua pengaduan dan masukan dapat disalurkan secara terbuka dan akuntabel.
