Anggota Komisi I DPR, Yudha Novanza Utama, menyoroti kasus penyanderaan empat warga negara Indonesia (WNI) oleh bajak laut di perairan Somalia yang telah berlangsung lebih dari sepekan. Keempat WNI tersebut diketahui merupakan awak kapal tanker MT Honour 25, yakni Ashari Samadikun (kapten kapal), Adi Faizal (second officer), Wahudinanto (chief officer), dan Fiki Mutakin. Mereka disandera oleh kelompok perompak bersenjata saat melintas di wilayah yang dikenal rawan pembajakan.
Keprihatinan Mendalam
“Saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi empat WNI yang hingga hari ini masih berada dalam penyanderaan. Negara harus hadir secara maksimal untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara dalam situasi darurat seperti ini,” ujar Yudha pada Senin, 4 Mei 2026. Ia mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang terus melakukan koordinasi intensif melalui KBRI Nairobi dengan berbagai pihak di Somalia, termasuk otoritas lokal dan tokoh masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa situasi ini membutuhkan eskalasi langkah yang lebih komprehensif dan terukur.
“Upaya diplomasi harus dilakukan secara optimal, baik melalui jalur bilateral dengan otoritas di Somalia maupun melalui kerja sama internasional, mengingat ini merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir,” tegasnya.
Pola Berulang dalam Keamanan Maritim
Lebih lanjut, Yudha menyoroti bahwa insiden ini bukanlah kasus pertama, melainkan bagian dari pola berulang dalam keamanan maritim global, khususnya di kawasan Tanduk Afrika yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan pembajakan. Ia menilai bahwa dinamika geopolitik global turut berkontribusi terhadap munculnya kembali aktivitas perompakan, terutama ketika perhatian dan patroli internasional terfokus pada kawasan lain seperti Timur Tengah dan Laut Merah.
“Kita melihat adanya celah dalam sistem keamanan maritim global ketika fokus internasional terpecah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok perompak yang memang telah lama memiliki pola dan jaringan terorganisir,” jelasnya.
Strategi Jangka Panjang untuk Perlindungan Pelaut
Yudha mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada upaya jangka pendek pembebasan sandera, tetapi juga memperkuat strategi jangka panjang dalam perlindungan pelaut Indonesia, termasuk peningkatan standar keamanan bagi kapal yang melintasi wilayah berisiko tinggi.
“Perlindungan WNI, khususnya pelaut yang bekerja di jalur internasional, harus menjadi prioritas. Evaluasi terhadap sistem perlindungan, termasuk koordinasi dengan perusahaan dan standar keamanan pelayaran internasional, menjadi sangat penting agar kejadian serupa tidak terus berulang,” lanjutnya. Ia juga membuka kemungkinan perlunya pendekatan alternatif, termasuk jalur non-formal berbasis kemanusiaan dan keagamaan, mengingat karakteristik sosial di Somalia yang dapat menjadi pintu masuk dalam proses negosiasi penyelamatan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah strategis, terukur, dan berorientasi pada keselamatan seluruh WNI yang terdampak. “Kita berharap seluruh WNI yang disandera dapat segera dibebaskan dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan selamat,” pungkasnya.
