Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Indra Utama, memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Indra, komitmen tersebut tercermin dari langkah konkret Presiden Prabowo dalam memastikan penanganan perkara korupsi berjalan sesuai koridor hukum, sekaligus menjaga soliditas antar aparatur penegak hukum.
"Langkah Presiden dalam mengawal penanganan berbagai perkara korupsi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas," kata Indra dalam keterangan resminya pada Minggu (12/7/2026).
Harapan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Indra berharap komitmen Presiden Prabowo terus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak pandang bulu terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi yang konsisten akan menciptakan iklim pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Selain mendukung upaya pemberantasan korupsi di tingkat pusat, Indra menekankan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan desa. Ia menjelaskan bahwa BPD memiliki posisi strategis karena menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
BPD sebagai Garda Terdepan Pencegahan Korupsi Desa
"Melalui fungsi tersebut, BPD menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas," ujar Indra. Ia menilai penguatan kapasitas BPD, peningkatan kualitas pengawasan, serta sinergi antara BPD, pemerintah desa, aparat pengawas, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan desa sejak dini.
Indra menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa. "Oleh karena itu, penguatan kapasitas BPD, peningkatan kualitas pengawasan, serta sinergi dengan pemerintah desa, aparat pengawas, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting untuk mencegah penyimpangan pengelolaan keuangan desa sejak dini," imbuhnya.
Dengan komitmen Presiden Prabowo dan peran aktif BPD, diharapkan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh, dari pusat hingga ke pelosok desa.
