Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya angkat bicara terkait isu jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan audit internal di lingkungan BGN untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja lembaga tersebut.
"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari monitoring terus menerus yang kita lakukan karena kita menghendaki BGN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026).
BGN Diharapkan Lebih Akuntabel
Menurut Prasetyo, BGN memegang peran strategis dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, BGN dituntut memiliki tata kelola yang kuat dan kepemimpinan yang mampu memastikan program berjalan sesuai target.
"Tugas ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas," tuturnya.
Pencopotan Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Selain itu, dua Wakil Kepala BGN, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya, juga diberhentikan. Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Presiden juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.
Dugaan Jual Beli Titik SPPG Terorganisir
Isu jual beli titik SPPG terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan ke kepolisian. Hingga kini, sedikitnya ada 20 laporan yang diterima aparat penegak hukum. Praktik ini terungkap di dua daerah: Batam, dengan dugaan penjualan dua titik SPPG senilai Rp 400 juta, dan Jawa Barat, dengan total kerugian mencapai Rp 1,9 miliar dari 21 korban.
Berdasarkan hasil penelusuran, BGN menyimpulkan praktik jual beli SPPG dilakukan secara terorganisir. Diduga terdapat kelompok terstruktur yang terlibat di balik aksi penipuan tersebut.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi dan memperbaiki tata kelola BGN agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
