Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meluruskan kesalahpahaman publik mengenai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menegaskan bahwa KDMP bukanlah supermarket yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan barang bersubsidi.
Fungsi Utama KDMP: Infrastruktur Pemerintah dan Off Taker
Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026), Zulhas menjelaskan dua fungsi utama KDMP. Pertama, sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari bansos hingga barang bersubsidi. Setiap desa akan memiliki satu KDMP untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
"Infrastruktur pemerintah itu apa? Bantuan-bantuan, bansos, barang-barang subsidi, itu harus melalui Kopdes nanti. Sehingga jelas, karena tiap desa ada," ujar Zulhas.
Kedua, KDMP berperan sebagai off taker atau penyerap hasil produksi masyarakat. Zulhas mencontohkan, jika harga gabah petani di bawah standar yang ditentukan, koperasi dapat membeli gabah, jagung, dan komoditas lainnya. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Presiden Prabowo Pimpin Rapat Bahas KDMP
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (15/7/2026) untuk membahas KDMP. Rapat ini dihadiri oleh pejabat lintas kementerian dan lembaga, termasuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Hadir pula Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, Direktur Utama Perum Bulog Letjen Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, Mayjen TNI Trenggono, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga turut serta.
"Agenda rapat hari ini katanya membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih. Tapi detailnya saya belum tahu," kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
KDMP Bukan Supermarket, Melainkan Pusat Layanan
Zulhas menekankan bahwa KDMP berbeda dengan supermarket. "Kopdes itu yang salah paham banyak, dianggap seperti supermarket. Padahal koperasi itu, Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah, dua sebagai Off taker," tegasnya. Dengan fungsi ganda ini, KDMP diharapkan menjadi solusi terpadu bagi desa dalam menyalurkan bantuan dan menyerap hasil produksi.
Hingga saat ini, sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah diresmikan dan beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah terus mendorong pembentukan KDMP di seluruh desa untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
