Studi 'Lab Aksi Iklim' menyoroti urgensi literasi politik bagi kaum muda marginal dan penyandang disabilitas yang menghadapi dampak krisis iklim secara langsung. Penelitian yang digelar Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (Puskapa) bersama Australia National University (ANU) dengan dukungan Pemerintah Australia melalui KONEKSI ini menemukan bahwa kelompok muda rentan seringkali tidak memiliki pemahaman politik yang memadai untuk mengenali dampak lingkungan sebagai ketidakadilan struktural.
Dampak Nyata yang Dialami Kaum Muda
Siti Nafisaturrobiah, seorang santri perempuan di Pekalongan, Jawa Tengah, menceritakan bagaimana banjir rob mengganggu aktivitas belajarnya. "Biasanya hujan dimulai bulan Oktober sampai Januari disertai naiknya air rob. Rasanya sedih, sebab terkadang masih rajin ingin mengaji dan lagi semangat belajar. Kalau banjir datang otomatis Majelis dan kelas belajar terganggu dan dikurangi waktunya karena Nafisah dan santri mengungsi," ujarnya.
Di Pontianak, Nur Alam Hidayatullah harus siap menghadapi banjir rob di pagi hari dan terik matahari yang menyengat serta polusi udara dari asap pabrik, kendaraan, dan kebakaran hutan. Sementara itu, Gressia Carolina, seorang perempuan muda tunanetra di Jakarta, menghadapi tantangan ekstra saat cuaca ekstrem. "Saat hujan deras tiba-tiba turun, aku dan teman-teman netra harus tergesa-gesa mencari tempat berteduh dalam kondisi jalanan yang licin dan pandangan yang terbatas. Belum lagi kalau cuaca ekstrem itu berujung banjir. Jangankan untuk kuliah atau berkegiatan, untuk keluar rumah pun kami tidak bisa kemana-mana karena jalanan menjadi medan yang sangat berbahaya bagi kami," jelasnya.
Modul Pendidikan untuk Menutup Kesenjangan
Studi ini merupakan bagian dari proyek Lab Aksi Iklim, sebuah modul pendidikan yang dirancang untuk menutup kesenjangan pemahaman kaum muda marginal mengenai keadilan iklim dan mengatasi tersisihnya mereka dari tata kelola iklim. Modul ini disusun berdasarkan studi Puskapa sebelumnya yang menunjukkan bahwa meskipun menghadapi dampak ekologis setiap hari, kaum muda marginal seringkali tidak memiliki literasi politik yang memadai. Perubahan iklim kerap dipandang sebagai takdir yang tak terelakkan, bukan sebagai masalah sistemik yang memerlukan aksi kolektif. Bahkan, dampak perubahan iklim terkadang dinormalisasi, misalnya anak-anak di Pontianak yang bermain air ketika kampungnya dilanda banjir rob.
Modul ini tidak hanya memberikan edukasi tentang perubahan iklim, tetapi juga mengajak kaum muda untuk memahami kebijakan, tata kelola, dan sistem politik yang memengaruhinya, serta memahami hak mereka sebagai kelompok rentan. Mereka didorong untuk terlibat secara aktif dan bermakna dalam upaya penanganan perubahan iklim.
Peran Strategis Kaum Muda untuk Indonesia Emas 2045
Direktur Pendidikan Tinggi, Pengetahuan dan Teknologi Kementerian PPN/Bappenas, Endang Sulastri, menegaskan pentingnya peran kaum muda. "Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, maka kaum muda memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya sebagai kelompok yang paling terdampak oleh perubahan iklim, tetapi tentu juga sebagai agen perubahan yang akan menentukan bagaimana arah pembangunan kita ke depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan," katanya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum atau Lisa, menambahkan bahwa dalam perspektif perlindungan anak, mereka tidak boleh hanya dipandang sebagai kelompok rentan. "Tetapi juga harus kita pandang sebagai pemilik hak, pemilik suara, dan bagian penting dalam solusi. Kita perlu mengubah paradigma dari melindungi anak untuk masa depan, menjadi membangun masa depan bersama anak. Meski demikian, perubahan iklim adalah isu sistemik yang kompleks," ucapnya.
Tantangan di Tingkat Akar Rumput
Vivi, seorang kaum muda dari kelompok terpinggirkan di Jakarta, menyampaikan bahwa banyak tantangan berada di luar kapasitas mereka. "Misalnya, mereka kesulitan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah untuk berhenti menebang pohon; karena ketika pohon-pohon ditebang, anak-anak kehilangan area teduh untuk bermain di siang hari, ditambah banyak dari mereka yang juga kepanasan karena tidak memiliki alas kaki," ujarnya. Ia juga menceritakan buruknya kualitas air tanah di kampungnya akibat pencemaran limbah dari perusahaan minyak dan gas.
Peneliti Senior Puskapa, Shaila Tieken, menekankan bahwa kaum muda sebenarnya tidak kekurangan pengalaman tentang perubahan iklim. "Yang sering kurang adalah ruang, bahasa, dan dukungan untuk mengartikulasikannya," terangnya.
Kolaborasi Lintas Sektor Menjadi Kunci
Para peserta dialog sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan menjadi esensial dalam penanganan perubahan iklim. Lisa menambahkan, "Diperlukan kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, masyarakat sipil, serta komunitas anak dan kaum muda." Perwakilan Pemerintah Australia, Ria Arief, berharap hasil riset ini dapat terus berlanjut. "Kita tidak selesai di sini, kita akan berlanjut untuk memastikan hasil riset ini di-uptake; kita memiliki dua mitra kunci di sini, Ibu Endang dan Ibu Lisa, yang kita berharap bisa memaksimalkan supaya hasil riset ini benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat," jelasnya.
Studi ini didiseminasikan dalam sebuah pameran dan dialog partisipatif multipihak pada Kamis, 4 Juni 2026 di Jakarta, menandai langkah awal untuk mengintegrasikan suara kaum muda dalam kebijakan iklim nasional.
