Prabowo Telepon Langsung Menteri PU, Dukung Penuntasan Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan langsung terhadap upaya penuntasan temuan kerugian negara yang mencapai sekitar Rp 1 triliun di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dukungan ini disampaikan melalui telepon langsung kepada Menteri PU Dody Hanggodo yang sedang melakukan kunjungan kerja di Sumatera Barat.
Telepon Presiden di Tengah Jalan Tol
Menteri Dody mengungkapkan bahwa ia menerima telepon dari Presiden Prabowo saat sedang dalam perjalanan. "Saya berhenti di tengah jalan tol, mungkin yang ada di Padang tahu saya berhenti di tengah jalan tol karena Pak Presiden telefon dan memberikan apresiasinya dan terima kasih," kata Dody dalam keterangan yang diterima pada Sabtu (7/3/2026).
Ia menambahkan bahwa Presiden juga memintanya untuk terus melanjutkan upaya pembersihan di kementerian. "Dan sekaligus meminta saya untuk terus mengerjakan bersih bersih ini, dan menjadikan Kementerian PU jauh lebih bersih lagi, kerja lebih efektif, efisien, dan tidak ada lagi bocor-bocor di Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Dody.
Fokus pada Pengembalian Dana Negara
Dody menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan temuan kerugian tersebut segera diselesaikan dan dana negara dikembalikan. "Saya sampaikan, fokus kita sekarang memang pada itu, pada bagaimana satu triliun itu bisa kita bereskan secepat-cepatnya," katanya.
Menurutnya, dana sebesar Rp 1 triliun memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat jika berhasil dikembalikan ke kas negara. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk berbagai pembangunan infrastruktur yang mendesak.
- Membangun jembatan untuk meningkatkan konektivitas.
- Membantu anak-anak sekolah yang selama ini harus berenang untuk menyeberang sungai.
- Membangun rumah dan rumah sakit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kritik terhadap Praktik Pengembalian Cicilan Kecil
Dody juga menyoroti praktik pengembalian kerugian negara yang selama ini sering dilakukan dengan cara dicicil dalam jumlah yang sangat kecil. "Kalau kemarin kita sudah memberikan kelonggaran, super-super kelonggaran kepada teman-teman yang melakukan perkeliruan, hanya mengembalikan. Hanya mengembalikan pun, icrit icrit, sejuta dua juta, pendingnya masih banyak. Karena dianggap kalau sudah mengembalikan sejuta dari sekian miliar, selesai sudah," ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan seperti ini tidak efektif dan harus diubah untuk memastikan pengembalian dana yang lebih signifikan dan tepat waktu.
Mandat Langsung dari Presiden
Langkah pembenahan di Kementerian PU ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa jabatannya. Dody mengungkapkan bahwa perintah tersebut diberikan pada hari pertama ia dipanggil ke Kartanegara.
"Saya berusaha menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto, di hari pertama saya dipanggil ke Kartanegara, perintahnya cuma satu, bersih-bersih," kata Dody. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas kebocoran anggaran dan meningkatkan akuntabilitas di sektor publik.
Dengan dukungan langsung dari Presiden, diharapkan upaya penuntasan kerugian negara ini dapat berjalan lebih cepat dan efektif, sehingga dana yang dikembalikan dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
