Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama pemerintah daerah menyusun peta jalan penanganan sampah dari hulu ke hilir dengan target penyelesaian pada akhir 2027. Langkah ini diambil untuk merespons kondisi darurat pengelolaan sampah yang meliputi minimnya infrastruktur, keterbatasan pendanaan, dan dampak bencana alam di Sumatra Barat (Sumbar).
Kolaborasi Pusat dan Daerah
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan untuk orkestrasi dan pengawalan terpadu. Menurutnya, pendekatan tidak lagi hanya mengandalkan penambahan fasilitas pemrosesan akhir, tetapi mulai berfokus mengubah konsep pengelolaan sampah dari beban ekologis menjadi tata kelola lingkungan yang modern, bernilai, dan berkelanjutan. Jumhur menyatakan KLH/BPLH siap memberikan dukungan terukur, namun pemerintah daerah harus memiliki komitmen dan tenggat waktu yang jelas. "Saya ingin setelah rakor dari sini, kita punya roadmap untuk Sumatera Barat. Nanti akan muncul beberapa kebutuhan, dari mana yang bisa kita support, apa saja yang bisa kita support. Intinya setahun dua tahun ke depan harus tuntas. Minimal akhir tahun 2027 urusan sampah harus sudah selesai semua," ujar Jumhur dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
Peta Jalan Strategis
Peta jalan strategis ini mencakup perubahan kebiasaan masyarakat dalam pengurangan sampah sejak dari sumber, penguatan peran bank sampah, optimalisasi teknologi pengolahan, hingga memastikan setiap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) beroperasi dengan prinsip perlindungan lingkungan yang ketat. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyambut inisiatif ini sebagai momentum penting. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara terpadu agar persoalan sampah tidak membebani pembangunan daerah. "Persampahan masih menjadi permasalahan terbesar di Sumatera Barat. Beberapa permasalahan tersebut memerlukan pembenahan tata kelola persampahan secara menyeluruh yang dimulai dari pengurangan sampah di sumber, penguatan bank sampah, peningkatan kapasitas pengolahan, hingga pemrosesan akhir yang memenuhi standar lingkungan," kata Mahyeldi. Ia menambahkan, "Positif dengan pertemuan kita hari ini, ini adalah momen bagi kita untuk bersinergi, berkolaborasi, dan kemudian juga melakukan upaya-upaya sedini mungkin, secepat mungkin."
Kondisi di Lapangan
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis memaparkan kondisi faktual pengelolaan sampah di daerahnya. Ia menyebutkan timbulan sampah mencapai 298,91 ton per hari. Intervensi pusat sangat krusial di tengah minimnya fasilitas operasional dan dinamika anggaran daerah. "Perlu kami sampaikan kepada Bapak, timbulan sampah kami kurang lebih 298,91 ton per hari. Harapan saya, kami dapat membenahi persampahan. Namun, perlu diketahui bahwa dengan kondisi keuangan akibat efisiensi pemotongan TKD, ditambah kami mendapat kemalangan berupa banjir dan longsor, sampai sekarang kami belum konsisten dalam penyelesaian persoalan sampah. Kami kekurangan truk, kami kekurangan ekskavator. Inilah kondisi kami, Pak," ujar John.
KLH/BPLH berkomitmen menjadikan model kolaborasi yang telah dilakukan di Jakarta, Bali, dan NTB sebagai acuan strategis dalam memetakan intervensi penyelesaian masalah persampahan di daerah lain. Sinergi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan implementasi pembinaan perlindungan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dari ancaman polusi sampah.
