Climate Policy Initiative (CPI) menegaskan bahwa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memegang peran sentral sebagai penjaga gerbang utama dalam implementasi perdagangan karbon di sektor kehutanan nasional. Direktur CPI Tiza Mafira, dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu, menyatakan bahwa posisi strategis Kementerian Kehutanan sangat diperlukan karena mekanisme perdagangan karbon hutan saat ini berjalan melalui skema kompensasi karbon (carbon offset) resmi.
Menhut sebagai Gatekeeper Utama
"Peran menhut sangat sentral dan krusial sebagai gatekeeper utama," kata Tiza Mafira seperti dilansir dari Antara. Mekanisme perdagangan tersebut telah diatur secara ketat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110/2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6/2026. Melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), Kementerian Kehutanan memiliki otoritas penuh untuk melakukan validasi teknis sekaligus mengawasi jalannya seluruh proyek karbon di lapangan.
Mencegah Klaim Ganda
Langkah pengawasan ketat ini dinilai penting untuk mencegah potensi klaim ganda (double counting) atas unit karbon yang diproduksi oleh pengembang proyek. Dengan terhindarinya klaim ganda, kredibilitas komoditas hijau dapat terjaga dengan baik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional.
Nilai Tawar Ekonomi dan Harga Premium
Tiza menambahkan bahwa tingkat kepercayaan pasar global terhadap unit karbon yang dihasilkan Indonesia akan menentukan nilai tawar ekonomi, termasuk peluang untuk memperoleh harga premium di pasar karbon dunia. "Perkembangan perdagangan karbon kehutanan ke depan juga akan bergantung pada tingkat kepercayaan pasar. Hal itu akan menentukan apakah karbon hutan Indonesia mampu memperoleh harga premium di pasar," ujarnya.
Dengan demikian, peran Kementerian Kehutanan tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin kredibilitas yang menentukan daya saing karbon Indonesia di mata dunia.
