Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menanggapi kritik sejumlah anggota DPR yang mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih BGN untuk laporan keuangan tahun 2025. Dalam rapat dengan Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026), Agustina menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pihak yang paling tepat untuk menjelaskan pemberian opini tersebut.
BGN: WTP Bukan Soal Benar atau Salah
Agustina, yang juga seorang akuntan, menjelaskan bahwa opini WTP berarti penyajian laporan keuangan BGN telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). "Misalnya mengenai WTP, itu memang, WTP itu sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini, tapi karena saya juga akuntan, maka saya akan menjawab bahwa WTP itu bukan soal bahwa benar atau salah," ujarnya. Ia menambahkan, "Tapi bahwa penyajiannya telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Tapi tentu saja ini yang paling pas untuk menjawab adalah BPK."
Agustina mengakui adanya catatan dan temuan dari BPK. Sebagian catatan tersebut telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam tahap monitoring. "Bahwa ada catatan iya, ada temuan, dan sebagian sudah kami tindak lanjuti, sebagian juga masih dalam tahap monitoring untuk tindak lanjut karena memang masih bertahap," jelasnya.
Agustina Heran dengan Anggaran Periode Sebelumnya
Agustina juga menyoroti pengelolaan anggaran tahun 2025 oleh kepemimpinan BGN sebelumnya. Ia mengaku heran karena anggaran awal belum terserap, namun sudah diajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). "Inilah memang, kami juga agak heran ketika anggaran awal belum terserap, sudah mengajukan ABT di tahun 2025 lalu. Maka kemudian realisasinya menjadi tidak terserap juga pada akhirnya. Maka realisasinya cuma 66 persen. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ada di situ waktu itu," tuturnya.
Kritik Anggota DPR: WTP Dipertanyakan
Pimpinan dan anggota Komisi IX DPR mengkritisi opini WTP BGN yang dinilai tidak sejalan dengan rendahnya penyerapan anggaran. Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menuding WTP tersebut hanya rekayasa. "Ini BGN lagi luar biasa jadi perlu pembahasan serius hari ini, pertama tentu saya tanggapi terkait dengan tadi sudah disampaikan dapat WTP, tetapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59%, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian, jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," kata Muazzim dalam rapat yang sama.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta BGN tidak hanya puas dengan WTP, tetapi juga perlu mengonfirmasi capaian kinerja program di masyarakat. "Saya ingin lihat dari paparan tadi bahwa kita tak hanya puas dengan wajar tanpa pengecualian yang diraih BGN, tapi kita perlu konfirmasi seperti apa capaian dalam konteks kinerja program di tengah masyarakat," ujar Netty.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mempertanyakan dasar pemberian opini WTP, mengingat serapan anggaran BGN hanya 60 persen dan banyak temuan seperti pengadaan motor listrik. "Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya?" cecar Yahya. "Sementara serapannya cuma 60% dan banyak temuan-temuan yang jadi masalah di dalamnya, seperti pengadaan motor listrik, dan lain sebagainya," tambahnya.
