KOMPAS.com - Sejumlah pemerintah provinsi masih menjalankan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sepanjang Juli 2026. Program ini memberikan berbagai insentif kepada masyarakat, mulai dari penghapusan denda keterlambatan, potongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Perbedaan Kebijakan Antar Daerah
Meski demikian, kebijakan yang diterapkan di setiap daerah tidak sama. Perbedaan tersebut mencakup masa berlaku program, jenis insentif yang diberikan, hingga syarat yang harus dipenuhi wajib pajak. Masyarakat diimbau untuk mengecek langsung ke kantor Samsat setempat atau situs resmi pemerintah daerah masing-masing guna mendapatkan informasi yang akurat.
Program pemutihan ini biasanya bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan, sekaligus memberikan keringanan bagi masyarakat yang menunggak. Dengan adanya penghapusan denda dan potongan pokok, diharapkan jumlah kendaraan yang terdaftar secara resmi dapat meningkat.
Insentif yang Ditawarkan
Beberapa provinsi menawarkan penghapusan denda keterlambatan hingga 100 persen, sementara yang lain hanya memberikan potongan tertentu. Selain itu, ada juga daerah yang memberikan keringanan BBNKB untuk proses balik nama kendaraan bekas. Syarat dan ketentuan seperti batas waktu pembayaran dan jenis kendaraan yang memenuhi syarat juga bervariasi.
Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, program pemutihan ini telah berjalan sejak awal tahun dan akan berakhir pada akhir Juli 2026. Masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan ini sebelum program ditutup.
