KOMPAS.com - Beberapa pemerintah provinsi (pemprov) masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada periode Juli 2026. Program ini memberikan keringanan bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar dengan menghapus atau mengurangi pembayaran denda.
Apa Itu Pemutihan Pajak Kendaraan?
Pemutihan pajak kendaraan adalah kebijakan yang meringankan kewajiban pemilik kendaraan selaku wajib pajak. PKB sendiri merupakan kewajiban yang dibayarkan setiap tahun atau lima tahunan. Dengan adanya pemutihan, denda keterlambatan dihapus atau dikurangi, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak.
Provinsi yang Masih Memberlakukan Pemutihan Juli 2026
Sejumlah pemprov telah menerapkan pemutihan pajak kendaraan beberapa bulan sebelumnya dan masih berlaku hingga bulan-bulan berikutnya. Berdasarkan data yang dihimpun, berikut provinsi yang masih memberlakukan pemutihan pada Juli 2026:
- Provinsi A: Berlaku hingga 31 Juli 2026, menghapus denda PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- Provinsi B: Program pemutihan berlangsung hingga 30 September 2026, memberikan diskon denda hingga 100 persen.
- Provinsi C: Pemutihan berlaku sampai 31 Agustus 2026, khusus untuk kendaraan roda dua dan roda empat.
Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi A, program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Syarat dan Cara Mengikuti Pemutihan
Wajib pajak yang ingin memanfaatkan pemutihan harus memenuhi beberapa syarat, seperti memiliki STNK dan BPKB asli, serta tidak dalam status blokir. Pembayaran dapat dilakukan melalui Samsat induk, Samsat keliling, atau secara online melalui aplikasi resmi masing-masing provinsi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan program ini sebelum berakhir,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi B.
Dampak Positif Pemutihan Pajak
Pemutihan pajak kendaraan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Bagi wajib pajak, beban denda berkurang sehingga lebih ringan membayar pajak. Bagi pemerintah, program ini meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Data menunjukkan bahwa setelah pemutihan, penerimaan PKB di beberapa daerah meningkat hingga 20 persen.
