Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan mekanisme khusus untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai penyesuaian agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kepadatan penduduk berbeda dari wilayah perkotaan. Penyesuaian ini juga sejalan dengan langkah pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang kini diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B), serta masyarakat di wilayah 3T.
Tantangan Geografis dan Kepadatan Penduduk
Menurut Qodari, pelaksanaan MBG di wilayah 3T menghadapi tantangan berat, terutama dari sisi kondisi geografis dan kepadatan penduduk yang relatif sedikit. Situasi tersebut membuat wilayah 3T tidak dapat dilayani melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan skema konvensional. Saat ini, setiap SPPG konvensional idealnya melayani sekitar 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Skema ini optimal diterapkan di wilayah non-3T karena jumlah penduduknya padat. Sebaliknya, aturan teknis BGN menetapkan bahwa setiap SPPG hanya diperkenankan melayani penerima manfaat dalam radius maksimal 6 kilometer dengan waktu tempuh paling lama 30 menit. Jika dipaksakan menggunakan skema biasa, penyaluran makanan di daerah 3T akan memakan waktu lebih lama dan menyalahi aturan tersebut.
"Jadi memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri," ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6/2026). "Tapi 3T, dengan penduduk yang sangat sedikit, memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional," imbuhnya.
Opsi Pemanfaatan Kantin Sekolah
Oleh sebab itu, pemerintah saat ini sedang menggodok mekanisme alternatif yang paling tepat. Salah satu opsi yang tengah dikaji secara mendalam adalah pemanfaatan kantin sekolah sebagai sarana pelayanan MBG. Kendati demikian, pemerintah juga mencari opsi fleksibel lain mengingat keterbatasan infrastruktur membuat tidak semua sekolah di wilayah 3T memiliki fasilitas kantin. Meski menghadapi kendala teknis di lapangan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan program MBG di wilayah 3T demi mengatasi stunting, memperbaiki status gizi, dan mendongkrak kualitas generasi muda Indonesia.
"Yang jelas program ini sangat baik untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan kualitas anak kita, kemudian juga meningkatkan IQ supaya skor PISA, skor matematika kita, tidak kalah dengan negara lain. Tantangannya tentu bagaimana agar program ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal," pungkas Qodari.
