Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) nol persen serta pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini dinilai strategis untuk mempercepat akses MBR terhadap hunian layak sekaligus mendorong program perumahan rakyat.
Dampak Kebijakan Nol Persen
Tito menjelaskan bahwa dengan BPHTB nol persen, beban yang biasanya mencapai sekitar lima persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) menjadi tidak ada. Demikian pula dengan PBG yang digratiskan. Hal ini disampaikan dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5).
Perluasan Kategori MBR
Pemerintah terus memperluas cakupan kategori MBR agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses program perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah menaikkan batas penghasilan kategori MBR. Tito mengapresiasi langkah ini karena akan meningkatkan jumlah penerima manfaat.
Peran Mal Pelayanan Publik
Tito mendorong setiap daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memudahkan implementasi kebijakan. MPP menyediakan layanan perizinan satu atap, termasuk penerbitan PBG. Saat ini sudah ada 359 MPP dan terus didorong untuk bertambah.
Prestasi NTB dan Tantangan Daerah Lain
Provinsi NTB menjadi contoh dengan penerbitan PBG tertinggi di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku. Tito mencatat bahwa tingginya angka tersebut menunjukkan keterlibatan pengembang perumahan dalam memanfaatkan kemudahan perizinan. Sebaliknya, di Maluku Utara, penerbitan PBG masih sangat rendah, hanya tiga izin dalam dua tahun, yang menandakan iklim pengembangan perumahan belum optimal.
Sinergi Tata Ruang
Selain kemudahan perizinan, pemerintah juga fokus menyelesaikan masalah tata ruang yang menjadi hambatan pembangunan perumahan. Sinkronisasi tata ruang dengan pemerintah daerah penting untuk pengembangan kawasan permukiman yang terarah. Tito menegaskan dukungan penuh Kemendagri terhadap program perumahan rakyat, termasuk program BSPS, karena dampaknya yang besar terhadap perekonomian.
