Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait sengketa kepemilikan Situ Rancagede di Kabupaten Serang. Dengan putusan ini, Pemprov Banten kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk menata dan mengelola kembali kawasan situ tersebut.
Putusan MA Membatalkan Putusan PT TUN Jakarta
MA melalui Putusan Nomor 6 K/TUN/2026 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang sebelumnya memenangkan gugatan PT Modern Industrial Estate (Modern Cikande). Dengan demikian, status Situ Rancagede kini resmi menjadi milik Pemprov Banten. Kawasan yang sebelumnya digunakan sebagai area industri ini akan segera ditertibkan.
Langkah Pemprov Banten Selanjutnya
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menginventarisasi permasalahan yang ada di Situ Rancagede. Menurutnya, banyak pihak yang telah memanfaatkan lahan tersebut secara ilegal.
"Kita inventarisasi permasalahan apa saja, nanti kita kaji, karena banyak pihak yang bermain di Rancagede," ujar Dimyati di Serang, Rabu (29/4/2026).
Setelah mempelajari putusan MA secara detail, Pemprov akan langsung mengeksekusi pengambilalihan kawasan. "Sudah inkrah, tapi masih dikuasai. Kita mau pelajari seperti apa putusannya secara detail, setelah itu kita kuasai. Kita nanti lihat pihak-pihak ketiga yang sudah menguasai lahan itu, kita inventarisasi," tegasnya.
Peluang Kerja Sama Pengelolaan
Dimyati menegaskan bahwa semua situ adalah milik negara. Namun, Pemprov Banten membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Situ Rancagede, asalkan tetap mengutamakan kepentingan umum.
"Opsinya adalah kita kuasai, nanti kita kerja samakan juga bisa, tapi intinya untuk kepentingan orang banyak," ucapnya.
Dengan kemenangan ini, Pemprov Banten berharap dapat mengembalikan fungsi Situ Rancagede sebagai kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau yang bermanfaat bagi masyarakat.
