Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bahwa pemerintah telah memasuki fase pemulihan dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan ini disampaikan setelah masa tanggap darurat dinyatakan berakhir.
Transisi Menuju Pemulihan
Tito menjelaskan bahwa wilayah terdampak kini berangsur-angsur memasuki tahap transisi menuju pemulihan penuh. Untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masa transisi hampir rampung, sementara Aceh mendapatkan perpanjangan waktu sebelum sepenuhnya beralih ke tahap pemulihan. "Karena sekarang ini sebetulnya kita sedang masuk, sudah melewati darurat, masuk ke sekarang transisi (menuju pemulihan)," ujar Tito dalam keterangan tertulis pada Selasa (12/5/2026). Hal ini disampaikan usai rapat progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Layanan Dasar Kembali Normal
Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana mengungkapkan bahwa sejumlah layanan dasar di daerah terdampak telah kembali berfungsi normal. Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, sudah pulih sepenuhnya. Selain itu, layanan rumah sakit di seluruh kabupaten juga beroperasi normal, meskipun masih terdapat beberapa puskesmas pembantu di desa-desa yang masih dalam proses penanganan.
Pasokan listrik hampir sepenuhnya pulih, kecuali di wilayah yang masih terisolasi akibat akses jalan yang terputus. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menyalurkan genset sebagai solusi sementara. Tito menambahkan bahwa distribusi bahan bakar minyak (BBM) melalui SPBU, jaringan internet, jalan nasional, serta jembatan nasional juga telah kembali berfungsi.
Pendidikan dan Infrastruktur
Pada sektor pendidikan, pemerintah melalui kementerian terkait telah berkoordinasi dengan kontraktor dan pihak lainnya untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan berdasarkan skala prioritas. "Terutama yang sekolah-sekolah yang belum ideal untuk proses belajarnya. Proses belajarnya sudah 100 persen tapi belum ideal," jelas Tito.
Dukungan Anggaran
Tito menekankan bahwa dukungan anggaran menjadi kunci percepatan pemulihan. Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada tiga provinsi terdampak. "Sudah ditransfer semua, tuntas sudah. Februari, Maret, April tiga kali, sudah tuntas, totalnya Rp10,6 triliun," jelasnya. Dana tersebut kini berada di pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah pusat terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Selain transfer daerah, dukungan juga datang dari kementerian/lembaga lain. Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran untuk menangani lahan pertanian terdampak. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mendukung pembangunan hunian sementara dan dana tunggu hunian.
Rencana Induk Pemulihan
Tito menyebut pemerintah telah menyiapkan rencana induk pemulihan yang tengah diproses menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Rencana tersebut memiliki target pelaksanaan selama tiga tahun hingga 2028 dengan tahapan kerja setiap tahun. "Nah, ini kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden, maka ya otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi, ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang menangani," pungkasnya.
